Komisi C Sayangkan Sejumlah Pengusaha Mangkir saat Dipanggil

Bogor – bogorOnline.com

Pembangunan rigid (pengecoran) beton di Jalan yang mengakibatkan hasil betonisasinya tidak baik karena adanya keretakan pada kualitas beton dibeberapa titik, terus menuai permasalahan.

Komisi C DPRD Kota Bogor memanggil 5 kontraktor pelaksana pembangunan betonisasi jalan di Kota Bogor, termasuk pihak konsultan pengawas dan Dinas PUPR. Namun, 5 kontraktor pelaksana tidak hadir dalam rapat tersebut, sehingga membuat kekecewaan para pihak yang rapat dengan Komisi C.

Adanya pernyataan dari pihak pelaksana pembangunan jalan Empang bernama Ervat, bahwa Komisi C DPRD Kota Bogor telah membuat resah dengan pernyataan statmen maupun opini kepada masyarakat. Pernyataan itupun langsung membuat geram jajaran Komisi C, diantaranya, Ketua Komisi C, Laniasari didampingi Yus Ruswandi, Ardiansyah, Mahpudi Ismail dan Shendy Pratama.

“Kita mempertanyakan, masyarakat mana yang telah resah atas pernyataan atau statmen Komisi C?,” tanya Yus Ruswandi anggota Komisi C kepada pihak pelaksana, konsultan pengawas dan Dinas PUPR Kota Bogor, Senin (20/11/17).

Menurut Yus, dengan dilakukannya pembongkaran beton di Empang itu, berarti pihak kontraktor pelaksana mengakui bahwa hasil pekerjaan itu bermasalah. Padahal Komisi C belum mengeluarkan rekomendasi apapun, tetapi kontraktor sudah melakukan perbaikan dengan membongkar kembali beton yang rusak itu.

Program pembangunan jalan dengan dibetonisasi, tujuannya agar lebih kuat, sehingga dengan bertahan lama jalan itu, maka anggaran lebih irit dan kualitasnya lebih baik. Sehingga Dinas PUPR menyambut baik agar pembangunan jalan di betonisasi. Pihak kontraktor pelaksana seharusnya lebih mamahami bahwa pembangunan beton itu tujuannya sangat baik, bukan malah membuat pernyataan yang men-judge pihak lain.

“Kami meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana pembangunan yang bernama Ervat. Tolong tunjukan, masyarakat mana yang menyatakan resah atas pernyataan Komisi C terkait kegiatan sidak ke lokasi pembangunan beton itu. Komisi C sudah melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam konstitusi, tetapi memang kenyataan bahwa hasil pembangunan itu bermasalah dan amburadul,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, pihak pelaksana pembangunan beton jalan Empang, Ervat mengaku bahwa dirinya membuat statmen di media terkait Komisi C meresahkan masyarakat bukan karena tugas Komisi C.

“Jadi maksud saya, Komisi C meresahkan masyarakat itu bukan terkait kinerja, tetapi karena pernah membuat statmen bahwa telah terjadi penurunan kualitas jalan dari kegiatan betonisasi jalan,” ujar Ervat.

Pernyataan Erpan itu langsung dijawab oleh Anggota Komisi C Ardiansyah yang menegaskan, bahwa memang saat dilakukan sidak ke lokasi pembangunan beton, telah terjadi penurunan jalan dari hasil pembangunan beton. Bukan itu saja, Ketua Komisi C Laniasari menegaskan, saat dilakukan sidak ke lokasi, memang hasil pekerjaan pembangunan beton itu amburadul dan kenyataannya terjadi penurunan atas jalan tersebut.
Komisi C juga sebelum menyimpulkan soal hasil pekerjaan itu, terlebih dahulu berbicara kepada pihak konsultan, dan atas masukan pihak pihak terkait, termasuk Dinas PUPR, sehingga disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan beton itu sangat jauh dari harapan.

“Kami juga tidak memiliki niatan apapun untuk menjatuhkan perusahaan pelaksana pembangunan beton, tetapi memang kenyataannya hasil pembangunan itu sangat amburadul. Komisi C sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan,” jelasnya.

Laniasari menambahkan, rapat yang digelar baru sebatas pembahasan awal, belum masuk kedalam substansi dan pengujian atas hasil pekerjaan betonisasi tersebut. Ada lima kegiatan pembangunan betonisasi yang berasal dari dana APBD murni 2018, tetapi semuanya dilakukan oleh satu pelaksana yang sama, sehingga hal itu akan diperdalam nanti dalam kegiatan rapat selanjutnya. Apakah memang diperbolehkan pembangunan sekaligus di sejumlah titik lokasi, dilaksanakan oleh satu pelaksana saja.
Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Wawan mengungkapkan, dalam 5 pekerjaan pembangunan betonisasi jalan, para pemenang lelang itu berbeda-beda bendera perusahaannya, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, bisa saja perusahaan yang melaksanakannya bisa saja satu perusahaan dan kemungkinan disitu ada penugasan kepada satu pelaksana.
Komisi C juga menyayangkan Dinas PUPR yang menerima hasil pekerjaan 100 persen.

“Kita mempertanyakan, apa yang menjadi dasar landasan diterimanya hasil pekerjaan itu, padahal sudah terbukti bahwa baru saja satu minggu selesai, betonisasi sudah rusak dan retak retak. Nanti kita akan bedah semuanya, termasuk substansi pelaksanaan pekerjaan pembangunan itu,” pungkas Yus kembali. (Nai)

Comments