LPJ TELAT ADD TERHAMBAT STAF DESA MERATAP, SALAH SIAPA?

BOGOR – Akibat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 yang telat, sejumlah pemerintah desa saat ini terhambat mendapatkan bantuan dana tersebut untuk anggaran tahun 2018. Beberapa Kades dan aparatur Pemdes mulai kelimpungan, karena ADD selama ini merupakan sumber anggaran penunjang kegiatan dan operasional menjadi macet.

“Dari data yang kami miliki, ada 160 lebih desa yang hingga saat ini belum di cairkan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi keluhan banyak staf desa yang kecewa dan kesal. Karena mereka hanya punya penghasilan jadi staf saja,” ujar Rahmat Syamsul Anwar Direktur Eksekutif LSM Lembaga Penelitian Kebijakan Publik (LPKP) kepada wartawan, Kamis (24/5/2018).

Dia memaparkan, dari total 417 desa memang ada sebagian desa yang sudah cair ADD nya. “Setelah saya analisis, ternyata penyebabnya karena adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan di tahun 2017. Jadi dampaknya lambat juga pencairan ADD,” ungkap pria yang akrab disapa Along ini.

Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah desa harus lebih kerja cepat dan tepat dalam pembuatan laporan penggunaan anggaran pada tiap akhir tahun. “Di sisi lain, saya berharap agar pembuatan pelaporan-pelaporan penggunaan anggaran di desa jangan terlalu dibuat rumit. Apalagi pemerintah pusat bahkan Presiden, sudah berkali kali menyampaikan agar sistem pelaporan di sederhanakan, tidak bikin pusing Pemdes.” ungkapnya.

Terpisah, pengamat tata kelola pemerintahan Wong Swandana mengatakan, adanya keterlambatan LPJ penggunaan anggaran di tingkat pemerintah desa, harus dilihat sebagai tantangan untuk meningkatkan kapasitas administrasi Pemdes. “Kita semua tahu, bahwa sebagian besar rekrutmen aparatur desa itu berdasarkan dukungan politik. Jadi memang perlu ada peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur desa,” ujarnya.

Dosen salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini mengungkapkan, tugas untuk mendampingi dan meningkatkan kapasitas dan kualitas ada di otoritas pemerintah diatasnya. “Jadi ada SKPD dari Pemkab, ada pendamping desa dari kementerian. Ini yang perlu terus dioptimalkan. Agar hal semacam ini tidak terus yerulang dan menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.” Tandasnya. (MUL)

Comments


TAG