Dewan Sayangkan Kebijakan Pemkot, Anggarkan Milyaran Untuk Sekolah Ibu

bogorOnline.com

Mengenai kebijakan Pemkot Bogor yang menganggarkan Rp10,2 milyar pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kegiatan Sekolah Ibu pada 2019 mendatang. Hal itu sangat disayangkan oleh berbagai pihak, salahsatunya adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya.

“Pada 2018 saja per kelurahan di jatah Rp60 juta, dan di 2019 meroket sampai Rp150 juta per kelurahan. Ini adalah kejahatan APBD,” ujar Atty kepada wartawan, Ahad (29/7/18).

Atty menyebutkan bahwa kejahatan APBD yang dimaksud lantaran penganggaran Sekolah Ibu berbanding terbalik dengan dinas-dinas vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“SKPD seperti Dispora, Dinsos, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Disnaker, dan BPBD yang merupakan dinas tipe A hanya dapat anggaran di bawah Rp10 juta perbulannya,” tegasnya.

Menurut Atty, hal itu adalah ironi bagi masyarakat Kota Bogor. Sebab, dinas-dinas terkait mempunyai peran vital. Contohnya, BPBD yang merupakan lembaga untuk penanganan bencana seharusnya diberikan anggaran jauh lebih besar ketimbang kelurahan untuk program Sekolah Ibu.

“Begitupun, Dinsos, Dispora, Disnaker, dan lain sebagainya. Ini miris, dan bahaya bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Atty menyatakan, kebijakan tersebut dengan tidak langsung telah merampas hak masyarakat secara tidak langsung.

“Lebih baik anggaran yang begitu besarnya dialihkan untuk kegiatan sosial seperti RTLH dan BSM. Atau membeli ambulance bagi 68 kelurahan. Masyarakat lebih membutuhkan itu,” paparnya.

Atty menegaskan, apabila pemkot ingin memberdayakan perempuan, seharusnya pemerintah memaksimalkan kinerja Dinsos ataupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Sudahlah masyarakat butuh sesuatu yang real dan berguna bagi semua warga,” tandasnya. (Nai)

ARTIKEL REKOMENDASI