BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Rencana sekolah tatap muka mulai Januari 2021 mendapat perhatian serius angggota DPRD yang juga Anggota Panitia Khusus Penanganan Dampak Covid-19 Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani (DPS). Dia menyarankan sekolah tatap muka di tengah pandemi ovid-19 secara bertahap dari jenjang pendidikan SMA sederajat.
DPS mengemukakan, rencana sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah dibahas dalam rapat kerja Komisi IV. Pembahasan itu seputar persiapan sekolah sebelum dilakukan PTM.
“Di raker Komisi IV saya sudah mempertanyakan kesiapan sekolah. Kalau soal 3M (protokol kesehatan) sudah pasti, kapasitas ruangan kelas juga, dan kemudian ada yang menjamin tidak, tidak akan terjadi klaster sekolah khususnya bicara TK dan SD,” ungkapnya seusai rapat pembahasan dengan Pemerintah Kota Bogor di ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Senin (21/12/2020).
Untuk itu, lanjutnya, dalam rapat tersebut ia secara pribadi belum setuju PTM di Januari. Pasalnya, pakar epidemiologi memprediksi akan terjadi peningkatan 72 ribu kasus Covid-19 di bulan itu.
“Tapi kalau memang mau dipersiapkan sebaik mungkin, seperti kepala Disdik katakan mungkin di tingkat SMA dulu, boleh-boleh saja. Mungkin pelajar SMA lebih memahami soal protokol kesehatan dan lebih dewasa bisa diarahan,” imbuhnya.
Berkaitan hal tersebut, ia juga meminta Pemkot Bogor harus betul-betul mempersiapkan semaksimal mungkin dan meminimalisir penambahan kasus Covid-19. PTM juga dilakukan khusus di zona hijau.
Diungkapkannya, bahwa sejauh ini dalam rapat tersebut belum berbicara keputusan apakah PTM dimulai Januari atau ajaran baru. Intinya, kata politisi Partai NasDem itu, Komisi IV akan memanggil Disdik untuk melihat kesiapannya sebelum dilakukan PTM.
“Iya ada banyak faktor dalam menentukan sekolah tatap muka, termasuk izin orangtua, komite sekolah dan ini harus duduk bersama. Jadi, harus semaksimal mungkin persiapannya, jangan sampai pendidikan berjalan, ada kasus Covid-19, sekolah ditutup. Termasuk dipikirkan juga untuk transportasinya,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim kepada awak media mengatakan, setelah rapat dengan pansus yang menganalisis data-data, salah satu adalah PTM, dewan ada yang menyampaikan persetujuan dan tidak untuk PTM.
“Prioritas mana yang bisa dilakukan tatap muka, tapi utamanya bagaimana menekan agar tidak paparan Covid-19 secara maksimal dengan tingkat penularan yang minimal. Untuk PTM, kami belum pernah membahas karena kasus signifikan dan Disdik diberikan keleluasaan untuk mempersiapkan skenario yang dipersiapkan,” kata Dedie. (Hrs)
