Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Marlyn Maisarah, membuka secara resmi kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama mitra terkait.
Acara berlangsung di Rumah Pertemuan Warga, Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Selasa (9/9), dengan diikuti 100 peserta yang terbagi ke dalam dua batch, yakni 9-10 September dan 11-12 September 2025.
Seluruh peserta hadir untuk mengikuti pembekalan sekaligus uji sertifikasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keahlian sebagai bukti profesionalisme sekaligus standar keselamatan kerja.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3, Nurunisa Setiawan, yang memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi di daerah.
Hadir pula Priyono, S.Sos., M.T., Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, yang mewakili peran strategis pemerintah pusat dalam memastikan standar kompetensi tenaga kerja konstruksi. Dari jajaran Kementerian PU, Ir. Kimron Manik, M.Sc., Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, turut memberikan sambutan sekaligus penegasan pentingnya peningkatan profesionalisme di sektor ini.
Selain itu, perwakilan PT Indocement, Aulia Fikri, hadir sebagai mitra industri yang berkomitmen mendukung kegiatan ini melalui sinergi pemerintah dan sektor swasta.
Dari unsur pemerintah daerah, Camat Ciawi, Deni Kuswara, serta Kepala Desa Cibedug, Deni Setiawan, turut mendampingi kegiatan dan memastikan dukungan penuh dari pemerintah lokal.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tenaga kerja konstruksi yang berkompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur nasional.
Dalam sambutannya, Marlyn Maisarah menekankan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Menurutnya, sertifikat bukan hanya sekadar selembar kertas, melainkan pengakuan atas keahlian, bukti profesionalisme, sekaligus modal penting untuk bersaing di dunia kerja, baik dalam proyek pemerintah maupun swasta.
“Keahlian konstruksi berkaitan erat dengan keselamatan pekerja serta kelayakan infrastruktur, sehingga setiap tenaga kerja perlu memiliki standar kompetensi yang diakui secara resmi, bukan hanya mengandalkan pengalaman,” kata Marlyn.
Lebih lanjut, Marlyn menyoroti perkembangan pesat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas publik. Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan dukungan tenaga kerja konstruksi yang tidak hanya terampil, tetapi juga tersertifikasi agar mampu menghasilkan infrastruktur yang aman dan berkualitas.
“Saya berpesan agar peserta mengikuti setiap sesi pelatihan dengan sungguh-sungguh, menyerap seluruh materi, dan menjadikan sertifikat yang diperoleh sebagai pintu membuka peluang kerja yang lebih luas,” jelas dia.
Sementara itu, Ir. Kimron Manik, M.Sc. dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi kunci memperkuat daya saing nasional. Hal senada diungkapkan Priyono, S.Sos., M.T. yang menegaskan bahwa sertifikasi konstruksi merupakan kewajiban hukum sekaligus kebutuhan mendasar dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sebagai mitra kerja Kementerian PUPR di Komisi V DPR RI, Marlyn Maisarah menyatakan komitmennya untuk terus mendorong program peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Ia juga mengapresiasi Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya ini tidak hanya meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, tetapi juga mendukung pembangunan padat karya yang inklusif serta memperkuat daya saing tenaga kerja konstruksi Indonesia di kancah global.
