Yusfitriadi Sebut Pemkab Bogor Harus Umumkan Program 100 Hari Kerja Rudy-Ade 

 

Cibinong – Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi menyampaikan, pemerintah harus mengumumkan kepada publik rencana program 100 hari kerja Bupati-Wakil Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto – Ade Ruhandi.

 

Yusfitriadi menilai, pengumuman itu akan berguna untuk masyarakat dalam mengapresiasi dan mengawal program 100 hari kerja Rudy-Ade.

 

“Harus declare, mengumumkan secara terbuka agar masyarakat percaya, punya harapan. Kedua, alat kontrol masyarakat, sehingga masyarakat bisa kontrol sejauh mana program berjalan,” kata dia, Rabu 12 Februari 2025.

 

Founder Vinus Indonesia itu menjelaskan, program 100 hari kerja harus sesuai dengan RPJMD yang telah dicanangkan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada 2024 kemarin.

 

“Alur dari program itu berawal dari RPJMD, ini lah yang akan dijadikan program 100 hari,” kata dia.

 

Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Bogor juga harus memikirkan bagaimana ketersambungan antara RPJMD dengan program-program yang disiapkan Rudy Susmanto – Ade Ruhandi.

 

“Selain RPJMD, ada masukan Bupati baru yang sesuai dengan RPJMD. Jadi ada program baru, nanti disesuaikan dengan RPJMD, ” jelas dia.

 

Ia menyarankan kepada Rudy-Ade agar fokus pada tiga hal pada 100 kerjanya, salah satu diantaranya yakni memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

 

“Pemenuhan dasar masyarakat, seperti tidak langka gas, masyarakat bisa berpendapat atau kesejahteraan, pendidikan terpenuhi,” kata dia.

 

Kedua, kata Yusfitriadi, yakni soal infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya.

 

“Sebab, salah satu indikasi kemajuan adalah infrastruktur. Misal orang mau sekolah jual produk pertanian dan lainnya tapi tidak memadai, nah bagaimana Bupati-Wakil Bupati Bogor hadir di sini,” jelas dia.

 

Selanjutnya yakni program berbasis kapasitas atau peningkatan kapasitas masyarakat. Sehingga di 100 hari pertama masyarakat Kabupaten Bogor bisa merasakan langsung keberadaan pemerintah.

 

“Seperti satu sarjana satu desa, itu akan terasa. Syukur-syukur 5 sarjana satu desa. Itu murah kok, bisa dari CSR. Pasti mau itu para pengusaha,” tutup dia.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *