BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membangun Terminal Tipe A di simpang Ciawi sebagai salah satu opsi penanganan kemacetan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, di simpang Ciawi ini memang seperti daerah ‘tidak bertuan’ yang sudah sangat lama sekali kompleks dan semrawut. Momentum ini menjadi langkah signifikan tidak saja jangka pendek tapi juga jangka panjang untuk membangun terminal tipe A yang terintegrasi.
“Apa yang kita lakukan memang tidak hanya mengurai lalu lintas atau beautifikasi, harus beyond beautifikasi, karena ada potensi bangkitan ekonomi di sana, baik kota (Bogor), kabupaten (Bogor) maupun pusat,” kata Bima Arya.
Demikian hal itu dikatakan Bima Arya saat rapat tindak lanjut penanganan simpang Ciawi di ruang rapat Singosari, Kemenhub, Jakarta, pada Jum’at (4/3/2022).
Namun ia mengemukakan, bahwa Pemkot Bogor berencana membangun terminal batas kota. Hal ini sejalan dengan program transportasi dalam mempercepat konversi angkot. Targetnya keberadaan angkot di pusat kota hilang di tahun 2024.
Oleh karena itu, Bima Arya memandang sangat diperlukan pengaturan lintas batas wilayah angkutan antar kota. “Kalau ada terminal batas kota akan sangat membantu kita untuk mengatasi kepadatan arus masuk dari angkot-angkot antar wilayah. Ada tiga jurusan di situ, kurang lebih 1.500 angkot. Sementara di Kota Bogor dari 3.000 lebih angkot sudah jauh berkurang,” sebutnya.
Tentunya, masih kata Bima Arya, pembangunan terminal batas kota dapat dikembangkan opsi lain. Lantaran di simpang Ciawi tidak hanya untuk keperluan angkot saja, akan tetapi ada kebutuhan atau perhatian berbagai moda lain, seperti bus AKAP.
“Supaya bisa sinkron kita arahkan ke pembangunan terminal Tipe A di Ciawi, karena di situ semrawut. Jadi kemungkinan membangun terminal tipe A bisa jadi satu prioritas utama di situ,” paparnya.
Lebih lanjut, menurutnya, rencana tersebut bisa jadi satu opsi solusi dikarenakan selama ini terminal Baranangsiang agak terhambat karena kesimbangan pelayanan transportasi dan komersial yang belum terselesaikan.
“Kalau terminal tipe A ini geser ke Ciawi kita beri keleluasaan dengan konsep TOD, sejalan integrasi dengan LRT dan Trem di Baranangsiang, sangat memungkinkan untuk membantu percepatan Baranangsiang di sana. Bagi kami (Pemkot Bogor) akan sangat membantu mengurangi mobilitas di pusat kota maupun masuk ke kota,” tuturnya.
“Ada tiga (lahan) yang memungkinkan kita bangun. Paling kecil lahan Jasa Marga ada 1.100 meter, memang sulit kalau tipe A disitu. Ada juga lahan 7.000 meter dan lahan 2,1 hektar. Dua opsi (lahan) itu bisa menjadi terminal,” kata Bima Arya menambahkan.
Di sisi lain, Bima Arya mengungkapkan berkenaan untuk anggaran pembangunan, termasuk pembebasan lahan agak sulit dibiayai APBD Kota Bogor, lantaran sisa masa jabatan dan juga masih ada program prioritas lain yang harus dituntaskan. “Kami sangat mendukung kalau terminal tipe A di bangun di situ,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin mengakui persoalan di Ciawi itu sudah lama dan pihaknya terus berupaya menata tentunya bersinergi dengan Kota Bogor dan pemerintah pusat.
“Kami Kabupaten Bogor kalaupun memang sekiranya lebih penting di kota (Bogor) silahkan, walaupun kami ada lahan juga seluas 90 meter di lahan belakang pasar Ciawi. Jika dibangun memang akan crowded,” ujarnya.
Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya akan membantu berkomunikasi dengan pihak swasta, termasuk dengan pihak BUMN agar bisa membantu membangun terminal tipe A terintegrasi dengan pusat komersil, seperti misalnya hotel dan pasar jika ada kendala keterbatasan APBD.
“Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri masalah pembebasan lahan tidak memungkinkan (APBD). Tapi menurut saya pusat bisa saja, seperti pembangunan flyover di Brebes. Saran saya Pak Bima dan Bu Ade bertemu dengan pak menteri didampingi saya, bahkan dengan menteri PUPR,” kata Budi yang juga menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. (*/Hrs)
