BOGORONLINE.com – Polemik keluhan lambannya pembangunan jembatan di wilayah RT02 RW04, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, terus bergulir. Kini, tokoh perempuan Kecamatan Bogor Selatan Aprilda Dasa Pratiwi angkat bicara.
Dia mengungkapkan, lambannya pembangunan jembatan tersebut membuat juga pelaku usaha di wilayah sekitar harus menempuh akses jalan alternatif yang lebih jauh.
“Banyak pemilik warung yang kalau belanja dari pasar bawa barang harus muter dulu jalannya ke belakang lewat Pakuan, lumayan jauh juga,” ungkap Aprilda, Kamis (17/11/2022).
Tak hanya itu, lanjutnya, para pelajar yang hendak berangkat sekolah, tadinya hanya tinggal mengakses kedepan terpaksa harus memutar ke wilayah Pakuan sampai gang samping perumahan Royal Tajur.
“Risikonya kan telat jalan kaki, khawatir keserempet motor yang lalu lalang karena jalannya yang tidak leluasa” tambahnya.
Hal tersebut juga, masih kata Aprilda, pembangunan jembatan yang lelet dikeluhkan juga para mitra kerjanya yang setiap hari harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke wilayah Muarasari.
“Iya jelas, saya kan ada kantor tepat di dekat jembatan yang sedang dibangun. Mitra kerja saya dari berbagai wilayah juga suka cape duluan kalau mau ke kantor saya. Benar-benar menyulitkan ini dampak molornya pembangunan jembatan,” katanya.
Proyek jembatan senilai Rp576 juta yang dikerjakan oleh CV Maisara Karyaindo, terang dia, seharusnya dikerjakan secara maksimal dan optimal, mengingat sumber anggaran berasal dari APBD 2022 yang dihasilkan dari pajak masyarakat.
“Nilainya kan ratusan juta, bukan uang sedikit. Seharusnya pihak kontraktor meminimalisir kesalahan, dampak dan harus optimal dalam pengerjaan. Ini sumber dananya juga dari APBD jangan dihambur-hamburkan dan banyak alasan ini itu karena ini kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Diwartakan sebelumnya, Camat Bogor Selatan Hidayatulloh menanggapi keluhan warga atas lambannya pembangunan jembatan itu mengatakan, aparat kewilayahan bakal mengawasi dan memelototi pekerjaan yang dikeluhkan warga tersebut.
Camat juga berharap pengerjaan jembatan dapat dimaksimalkan penyelesaiannya, sehingga bisa segera digunakan kembali oleh warga.
“Aparat wilayah berharap agar pengerjaan dapat dimaksimalkan penyelesaiannya. Sehingga dapat segera dinikmati oleh warga pengguna jalan di wilayah tersebut,” katanya kepada awak media, Rabu (16/11/2022).
Lebih lanjut Camat mengakui pihaknya hanya bisa memberikan himbauan kepada penyedia jasa dan juga kepada warga. Sementara mengenai teguran itu merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Untuk teguran (kepada kontraktor) sih mungkin ke dinas yang mengerjakan ya. Kita di wilayah bentuknya himbauan saja karena kita sifatnya penerima manfaat,” terangnya.
Namun begitu, Dayat menegaskan tetap akan mengawasi dengan turun langsung ke lokasi agar pekerjaan selesai dan pengerjaan tidak dikerjakan asal-asalan.
“Itu kan jembatan sebetulnya sudah rusak, keropos lah. Makanya kita usulkan untuk dibangun tahun ini. Intinya pastinya ada himbauan karena ini kegiatan dinas,” tukasnya. (Hrs)
