by

Penyidikan Kasus RSUD Leuwiliang Lanjut

Cibinong – Kejaksaan Negeri Cibinong memastikan proses penyidikan, kasus dugaan mark-up atau penggelembungan anggaran pembangunan ruang rawat inap di RSUD Leuwiliang berlanjut.

“Penyidikan masih kita lakukan, namun untuk menentukan besaran kerugian, kami masih menunggu hasil hitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Lumumba Tambunan.

Lumumba mengaku, penyidik sudah melakukan sinkronisasi dengan Politeknik Negeri Bandung, membantu menuntaskan dan menghitung dugaan adanya mark-up pada proyek pembangunan ruang rawat inap  tersebut.

Lumumba menegaskan, kasus RSUD Leuwiliang ma­sih dalam pantauan. Pasalnya kasus yang ditengarai meru­gikan keuangan negara hing­ga Rp 2,3 miliar itu masuk dalam skala prioritas Kejari Cibinong.

“Masih dalam skala priori­tas kami. Tapi masih menung­gu hasil penghitungan itu. Kasus ini tidak akan kami lep­askan. Soalnya semua saksi sudah beres semua kami perik­sa,” ujarnya.

Kejari Cibinong saat ini su­dah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yak­ni Helmi Adam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gerid Alexander David, Direk­tur PT Malanko yang merupak­an kontraktor penyedia jasa.
Keduanya dianggap me­langgar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, den­gan melakukan sub kontrak dengan dua perusahaan lain, untuk memasang tiang pan­cang, PT Pantoville dan insta­lasi listrik ke PT Cahaya Prima Elektrida.
Lumumba menambah­kan, Kejari Cibinong kini leb­ih mengedepankan tindakan preventif dengan memberi perlindungan hukum kepada SKPD maupun BUMD di Bumi Tegar Beriman.

“Termasuk RSUD Leuwiliang dalam pem­bangunan infrastrukturnya. Tapi ini tidak berarti yang lama kami lupakan,” katanya.

Proyek pembangunan ruang inap di RSUD ketiga yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bogor itu dilaksanakan pada tahun 2014 lalu dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 14 miliar yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Direktur Cen­tre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegas­kan, jika PPK sudah jadi ter­sangka, maka Kejari harus fokus, itu artinya atasan PPK atau Pengguna Anggarannya (PA) dalam hal ini direktur utamanya saat itu dijabat dr Mike, harus bertanggung jawab.

“Ini menjadi tugas penyidik menuntaskannya, apalagi kasusnya masuk skala prioritas,” tegasnya. (zah)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *