Cibinong – bogoronline.com – Pengisian kekosongan Wakil Bupati (Wabup) Bogor mulai digarap oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, melalui badan musyawarah (Bamus) yang diikuti oleh 14 anggota dari 25 itu menghasilkan kesepakatan bahwa kekosongan wabup segera terisi.
“Rapat Bamus ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam rapat Paripurna kemarin, Hasilnya, semua fraksi yang berada di badan musyawarah, termasuk pimpinan, menyepakati untuk dibentuknya panitia kekosongan wakil bupati yang disesuaikan dengan tata tertib DPRD,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, Rabu (03/08).
Ia menambahkan, selain dibentuknya panitia kekosongan Wabup, dalam rapat yang tertutup buat para awak media ini juga menyetujui adanya tambahan. “Hanya tambahannya pembentukan panitia, karena belum ada calon secara resmi, maka dalam Undang-undang nomor 08 tahun 2015 bahwa itu menjadi kewajiban partai politik, maka kita perlu kehati-hatian agar tidak menabrak aturan atau ada prosedur yang nantinya dianggap cacat dalam proses,” imbuh Jaro Ade sapaannya.
Lebih lanjut Jaro Ade menuturkan, tambahan yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut adalah akan dikonsultasikan lagi ke Gubernur. “Hari ini juga kami akan mengirim surat ke Gubernur, apakah panlih dibuat duluan itu menyalahi aturan, kalau tidak menyalahi aturan maka panlih ditetapkan dalam paripurna,” lanjutnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bogor ini juga mengungkapkan, selain melayangkan surat ke Gubernur, secara bersamaan juga pihaknya akan mengirimkan surat ke Fraksi yang ada di DPRD, dan Fraksi untuk melaporkan ke Parpol terkait proses yang ada di DPRD. “Karena Fraksi merupakan kepanjangan dari Parpol,” ungkapnya.
Unsur panitia pemilihan, kata Jaro Ade, terdiri dari 15 orang anggota DPRD, termasuk wakil dan ketua fraksi.
Menurutnya, Panlih dapat dibatalkan, jika dalam konsultasi ke Gubernur tersebut itu dianggap menyalahi prosedur. “Kalau harus ada calon dulu dari parpol ke Bupati dan Bupati diserahkan ke DPRD, itu dapat dibatalkan. Ini hanya semangat dari kawan-kawan di DPRD,” tukasnya. (di)
