CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat politik atau dukung mendukung calon Bupati Bogor pada Pilbup 2018 mendatang. Ade mengingatkan hal tersebut karena tahun ini hingga 2018 mendatang, sudah masuk tahun politik.
“PNS dari eselon 1 sampai staff biasa harus netral. Biarkan hajatan politik diserahkan kepada politisi dan masyarakat,” ujarnya.
Jaro Ade-sapaannya- mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Bogor, Nurhayanti. Masalah ini juga sudah dibahasa pada rapat koordinasi Muspida beberapa waktu lalu. “Bupati merespon baik. Apalagi, Bu Nurhayanti ini kan mantan birokrat yang mengerti betul batasan-batasan dan juga mengikuti dari Pilkada ke Pilkada. Jangan sampai nanti PNS menjadi korban politik,” kata Jaro yang juga akan maju sebagai calon Bupati Bogor dari Partai Golkar.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor tersebut menambahkan, PNS harus fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya. Pelayanan publik, kata dia, tidak boleh terganggu dengan kegiatan politik. “Berjalannya pelayanan publik saat hajatan pilkada itu jadi modal dalam upaya menjaga kondusifitas daerah. Tentu kita semua berkeinginan kondusifitas tetap terjaga,” pungkasnya (ful)
