Kantor Agraria Tata Ruang/BPN Kabupatan Bogor tengah melakukan pembenahan internal untuk menciptakan layanan prima ke masyarakat. Dengan layanan prima ini diharapkan akan tercipta transparansi biaya selain memberi layanan yang nyaman dan terbuka.
Kepala ATR/BPN Kabupaten Bogor Sepyo Achanto kepada wartawan mengatakan, dengan melakukan pembenahan internal khususnya layanan kepada masyarakat, akan memberi image yang baik bagi BPN.
“Image yang bagus itu bisa diciptakan kalau seluruh pegawai terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat bisa memberikan layanan yang baik, ramah dan bisa memahami semua keluhan, khususnya petugas front office yang di depan ini. Kita tidak bisa lagi menempatkan orang orang yang tidak biasa berkomunikasi dengan customer,” ujar Sepyo
Untuk itu, menurutnya perlu disaring lagi petugas yang tepat ditempatkan di bagian front office agar bisa memberi layanan terbaik ke masyarakat.
Sepyo mengatakan, jika proses perbaikan dan penataan ulang telah selesai maka pada tahap berikutnya, ATR/BPN mulai dengan menyelesaikan pekerjaan besar yang mendesak untuk dituntaskan. Salah satunya adalah soal sengketa lahan. Sebagian besar sengketa lahan tersebut adalah soal tumpang tindih kepemilikan atau sertifikat ganda. “Dan dalam tujuh bulan sejak saya masuk ke sini (Kab.Bogor-) saya sudah paham masalah tersebut dan saya rasa sangat mudah cara penyelesaiannya,” jelas Sepyo. Salah satu upaya penyelesaiannya adalah dengan memastikan kevalidan data kepemilikan tanah. “Kalau kita sudah mengunci kevalidan data kepemilikan tanah ini dengan baik dan benar, maka kita tidak akan ragu lagi memproses semua permohonan yang masuk “, lanjut Sepyo.
Namun untuk bisa menyelesaikan ribuan sengketa lahan tersebut, kata dia ATR/BPN perlu dukungan dari semua pihak khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Kalau tidak maka ini akan percuma sebab ATR/BPN sebagai leading sector tidak bisa bekerja sendiri selain biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian masalah tersebut juga sangat besar.
Dia mengakui, dirinya telah melakukan upaya komunikasi dengan beberapa pejabat Pemda Kabupaten Bogor. Dan hasilnya sangat positif sehingga hanya perlu tindakan lanjutan agar semua target bisa terealisasi dengan baik.
Sepyo juga mengatakan, upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Bogor merupakan langkah awal yang sangat urgent untuk mencapai target berikutnya. Selain itu, jika
EoDB (easy doing business) di sektor pertanahan bisa terwujud bisa membantu meningkatkan investasi.
Sepyo mengatakan salah satu tolak ukur investor mau masuk ke sebuah wilayah adalah status tanah yang clean and clear dari sengketa. “Sebab namanya investasi kan tidak sedikit uang yang dikeluarkan, jadi yang pertama menjadi patokan tanah yang ada di wilayah itu aman tidak, ada sengketa tidak. Kalau clean and clear dan tidak ada sengketa maka baru investor mau memasukan dananya,” jelasnya.
Karena itu, Sepyo berharap ada dukungan dari semua pihak agar proses penyelesaian sengketa tanah ini bisa tuntas agar bisa mengambil manfaat yang besarnya untuk masyarakat luas. (***)
