Bogor-Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) masih memiliki berbagai permasalahan, di antaranya isu banjir dan longsor, sampah dan sanitasi, ketersediaan air bersih, kawasan kumuh dan bangunan ilegal serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur. Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu.
Demikian disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah Kepala Daerah di Jabodetabekjur di Hotel Pullman Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020).
“Untuk menanggani isu strategis seperti sampah, sanitasi, banjir, ketersediaan air bersih, kemacetan lalu lintas, pengentasan kawasan kumuh, penertiban bangunan ilegal dan kebutuhan lahan penataan butuh kerjasama antar pemerintah daerah, maka Kementerian ATR/BPN pun mengusulkan untuk dibentuk PMO (Project Management Office untuk menata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur,” kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Dia juga mengatakan, bahwa untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan.
Ia menjelaskan, Perpres No. 60 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debott/enecking. Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil.
Terdapat pula tiga gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan PMO.
“Pembentukan PMO ini mengacu kepada Satgas Percepatan Penangganan Covid-19 yang berhasil dalam menanggani wabah tersebut, PMO yang menggantikan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) dan diketuai Menteri ATR/BPN, Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta gubernur di masing-masing daerah sebagai penanggung jawab,” terangnya.
Dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di kawasan tersebut, Menteri ATR/ Kepala BPN memperkenalkan konsep HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasiaI) yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, dimana Menteri ATR/ Kepala BPN selaku ketua kelembagaan koordinasi.
“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat antar daerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” ungkap Sofyan Djalil.
Adapun, isu yang dibahas dalam pertemuan, yaitu penanganan banjir, salah satunya yang disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Puncak. Hal tersebut, di antaranya, diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan ruang yang sebelumnya kawasan lindung (hutan) menjadi kawasan budidaya (misalnya permukiman), ditambah dengan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin (ilegal).
Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga kuantitas dan kualitas badan air atau SDEW (sungai, danau, embung, dan waduk), termasuk merehabilitasi Iahan kritis di sepanjang aliran sungai.
Sofyan Djalil berkomitmen, sebagai fasilitator koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dia juga menekankan pentingnya sinergisme pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak (outcome) yang nyata. Contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir melalui pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Citarum (BBWS Citarum).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kesempatan tersebut mengusulkan agar Polri dan TNI dilibatkan dalam PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur. Hal tersebut ia sampaikan mengingat dalam penangganan pencemaran lingkungan di Sungai Citarum.
“Mohon maaf sebelumnya, tidak ada yang takut jika Satpol PP yang menegakkan aturan hingga seperti saat penangganan pencemaran lingkungan di Sungai Citarum maka saya mengusulkan agar Polri, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga ikut dilibatkan dalam penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur,” ucap Ridwan Kamil.
Dia menambahkan, untuk memaksimalkan pergerakan, maka jabatan harian ketua Pokja diisi pensiunan Polri, TNI maupun profesional dan bukannya pejabat struktural.
“Kalau pejabat seperti direktorat jenderal kan kerjaannya banyak dan seIndonesia maka kami mengusulkan agar kerja Pokja maksimal maka penunjukam ketua diisi oleh pensiunan Polri, TNI maupun profesional. Kami minta PMO ini juga melibatkan DPRD karena ini terkait kordinasi ketersediaan anggaran,” tambahnya.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangka pelaksanaan dari Perpres Nomor 60 tahun 2020. yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Selasa, 07/07/20) dan Gubernur Banten Wahidin Halim (Kamis, 16/07/20).
Dalam Rakortas tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekaligus Direktur Program dari Tim PMO Jabodetabekpunjur Wisnubroto Sarosa, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Dwi Haryawan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat turut didampingi oleh Bupati Bogor Ade Yasin, Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Cianjur Herman Suherman, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang diwakili wakil walikota Tri Adhianto dan Walikota Depok Mohammad ldris, berserta masing-masing jajarannya. (*)
