Pertumbuhan Ekonomi dan Pelindungan Petani-Nelayan Jadi Prioritas

Nasional719 views

Bandung – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto terpilih sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Propinsi Jawa Barat melalui forum Silaturahmi ADKASI Propinsi Jawa Barat, di Bandung, Kamis (10/9) . Dari empat kandidat calon yang mencuat di forum tersebut, suara 18 DPRD se Propinsi Jawa Barat akhirnya secara bulat memilih Kabupaten Bogor menjadi ketua ADKASI Jabar. Forum Silaturahmi ADKASI juga memilih Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto sebagai Sekretaris ADKASI Jabar, dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan sebagai Bendahara.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia  (ADKASI) Propinsi Jawa Barat, Rudy Susmanto

Ketua ADKASI Propinsi Jawa Barat terpilih, Rudy Susmanto mengatakan dirinya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk menahkhodai ADKASI Jawa Barat. Menurut dia ada dua hal strategis yang akan menjadi fokus kerja ADKASI Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan. “Kami bersepakat untuk penyamaan persepsi bahwa KUA PPAS 2021 dan APBD 2021 harus fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, kepada wartawan.

Kebijakan Umum Anggaran Plafond Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021, kata Rudy harus fokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon pandemi covid 19 yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Jika ekonomi tidak cepat tumbuh, kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

ADKASI Jabar, lanjut Rudy, juga akan mendorong agar perlindungan petani dan nelayan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) di masing-masing Kabupaten se Provinsi Jawa Barat. “Perda perlindungan petani dan nelayan akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim,” tandasnya.

Keberadaaan Perda perlindungan petani dan nelayan di masing-masing Kabupaten, ujuan diharapkan berdampak pada peningkatan derajat kehidupan kaum petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan petani dan nelayan, petambak di Jawa Barat yang jumlahnya hampir sekitar 45 % dari penduduk Jawa Barat.

Merujuk data Badan Pusat Statitik (BPS) Jawa Barat 2019, kontribusi sektor pertanian dan perikanan pada PDRB Jawa Barat dalam 7 tahun terakhir sangat signifkan sebesar 8,44%, peringkat ke-3 di bawah sektor industri pengolahan dan perdagangan dan Jasa (*)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *