BOGORONLINE.com-CILEUNGSI
Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan tanggapan terkait dugaan
Pungutan liar (Pungli) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Cileungsi oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek).
Kini giliran Direktur Eksekutif Lembaga pemerhati kebijakan pemerintah (LPKP) Kabupaten Bogor Rahmatullah mengatakan, pihaknya amat geram dengan persoalan dugaan tersebut. Padahal masih ia menjelaskan, untuk anggaran kepada pihak Sekolah Negeri sudah ada dari dari Pemerintah Pusat.
“Dengan itu aparat penegak hukum harus turun tangan dalam dugaan pungli itu yang sudah merugikan orang tua murid,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com (4/12/20).
Along sapaan akrabnya menambahkan, apalagi hal ini sangat mencoreng nama baik lembaga pendidikan yang seharusnya. Pihak sekolah tersebut
paham dengan adanya wabah corona virus disease/COVID-19) yang berdampak pada semua masyarakat. Artinya tidak ada alasan apapun yang dibenarkan adanya pungutan.
“Apalagi kondisi nya seperti ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Asyanti Rozana Thalib mengatakan, pihaknya segera membahas persoalan di atas dalam rapat komisi, yang memang ranahnya SMA ada pada tingkat Provinsi.
“Apalagi untuk sekolah negeri dari pemerintah memang sudah ada dananya sendiri,” ujar perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu saat dihubungi bogorOnline.com Jumat (27/11/20).
Asyanti menambahkan, memang bila dilihat dari surat yang dibuat oleh Kepsek tidak disebutkan nominal berapa dan sukarela. Apalagi pihaknya juga belum mengetahui secara mendetail persoalan pungutan tersebut yang segar dibahas dalam rapat komisi.
“Maka kita harus tahu dulu persoalan dari sekolah tersebut,” tambahnya.
Miris saat masa Pandemi Covid-19 melanda Bumi Tegar Beriman yang seluruh sekolahnya menggunakan metode belajar dalam jaringan (Daring). Malah muncul Dugaan adanya Pungutan Liar alias Pungli oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Cileungsi. Dugaan tersebut terlihat jelas dari surat permintaan anggaran yang lengkap, dengan kop dan tanda tangan dan cap Kepala Sekolah (Kepsek) bernama Dedy Kusniady.
Menurut salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku, dia mendapatkan surat edaran dari Sekolah terkait permintaan biaya untuk operasional sekolah. Padahal, kegiatan mengajar yang dilakukan saat ini hanya menggunakan sistem Daring. Artinya untuk kegiatan mengajar tidak dilakukan di lingkungan sekolah.
“Awalnya kami orang tua siswa diundang untuk menghadiri rapat di sekolah, selesai rapat kami di beri surat yang isinya permintaan biaya untuk operasional sekolah,” terangnya, Rabu (25/11/20).
Terpisah saat awak media mencoba menanyakan perihal dugaan Pungli diatas yang secara langsung ke pihak sekolah, Jamaludin sebagai Satpam
SMAN 2 Cileungsi, mengaku tidak ada siapapun disekolah.
“Sekolah hari ini kosong, tidak ada siapa-siapa, nanti saja balik lagi,” ujarnya.(rul)
Saya adalah orang tua dari siswa di SMAN 2 Cileungsi ini saat ini kelas X dan belum pernah ke sekolah karena kondisi saat ini. Saya tinggal jauh di luar kota dan anak saya tinggal dengan tantenya, anak saya masuk dengan jalur pretasi dan akan mengikuti ujian kenaikan kelas tetapi tidak bisa karena harus melunasi uang sebesar 5 juta yang katanya uang sumbangan. Mohon kepada kepala sekolah agar memberikan kebijakan karena tidak semua yang sekolah di sekolah ini orang mampu