BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Pemerintah Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor dan Satuan Tugas Covid-19 Kota Bogor, sepakat melanjutkan sistem pelat nomor ganjil genap bagi kendaraan. Kebijakan inipun menuai pro dan juga kontra dari yang terdampak terutama sektor ekonomi.
Untuk mengulas lebih jauh tentang kebijakan ganjil genap dan keefektifan terhadap penurunan kasus Covid-19 Kota Bogor serta siasat pengusaha untuk tetap survive, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor yang juga kordinator Komisi IV DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin dan perwakilan dari pengusaha yakni Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay menghadiri diskusi yang diadakan oleh Kelompok Kerja Wartawan (Pokwan) DPRD Kota Bogor, pada Rabu (17/2/2021).
Sajian diskusi dalam podcast Sowan tersebut dipandu host Aldo Herman yang mengawali bertanya kepada Bima Arya seputar kebijakan ganjil genap yang kick off berlaku pada Sabtu (6/2).
Mendapat pertanyaan, Bima Arya langsung menjelaskan, konteks penerapan kebijakan ganjil genap dikarenakan angka kasus Covid-19 di Kota Bogor menuju puncak. Salahsatu indikatornya adalah keterisian ruang rawat pasien Covid-19 di rumah sakit.
Untuk itulah, pihaknya perlu mengambil langkah kebijakan sebagai upaya menekan angka kasus Covid-19 tersebut. Ada berbagai pilihan kebijakan, diantaranya adalah penerapan ganjil genap untuk mengurangi mobilitas kendaraan dan kerumunan orang.
“Karena kalau kita telaah data menunjukan bahwa klaster pertama adalah klaster keluarga, kedua adalah klaster dari luar kota. Jadi intinya adalah warga yang punya mobilitas keluar kota atau masuk ke dalam Bogor menulari keluarga, jadi kuncinya adalah menekan mobilitas,” ujarnya.
Bima mengatakan setelah dua pekan berjalan kebijakan tersebut, data menunjukkan ada penurunan angka kasus Covid-19. Tercatat pada 6 Februari berjumlah 180 kasus dan 15 Februari turun menjadi 105 kasus.
Bima menegaskan kebijakan ganjil genap bukan lockdown. Sehingga masyarakat masih bisa menjalankan mobilitas asal sesuai dengan sistem pelat nomor ganjil genap.
“Target kita adalah orang-orang yang jalan dengan tujuan tidak jelas. Bagi yang berusaha masih bisa.”
Kata Bima, kebijakan ini akan berlanjut namun berbeda dengan sebelumnya hanya berlaku pada Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Kesepakatan ini mempertimbangkan sektor ekonomi agar menggeliat di tengah kebijakan tersebut.
“Setiap dua minggu akan dievaluasi,” ujarnya.
Sementara, Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengutarakan, dampak yang paling terasa pengaruh terhadap tingkat kunjungan terutama perhotelan saat akhir pekan minggu lalu pemberlakukan ganjil genap. Dengan kata lain, dari sisi pendapatan terjadi penurunan cukup besar.
Namun, Yuno menyampaikan dengan adanya pengumuman kebijakan tersebut dilanjutkan, pelaku hotel waktu itu langsung mencari solusi hingga akhirnya muncul kreativitas memanfaatkan kebijakan ganjil genap sebagai konten atau item promosi.
“Contoh promo ganjil genap, di tanggal ganjil harga ganjil, di tanggal genap harga genap. Ini lebih gila lagi, bagi mobil yang bisa lolos pelat genap di tanggal ganjil dapat diskon ekstra. Karena kita promo diskon abis-abisan,” sambungnya.
Pelaku hotel sendiri, lanjut Yuno, sangat mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan sertifikasi CHSE. Untuk itu, imbuhnya, perlu adanya solusi terbaik berkaitan sektor ekonomi di bidang perhotelan.
Dalam paparannya, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyoroti beberapa hal. Diantaranya sosialisasi dan edukasi soal kebijakan ganjil genap termasuk data Covid-19.
Saat ini, Jenal menilai warga lebih takut kepada aturan daripada terhadap virus corona penyebab penyakit Covid-19. Hal itu terlihat dari penurunan mobilitas ketika diterapkan kebijakan ganjil genap.
“Karena dari dulu pemkot melakukan sosialisasi dan edukasi tidak berpengaruh terus meroket, terus malah berkerumun, kali ini ketegasan polri dengan ganjil genap sanksi atau denda dan berlanjut sampai kedepannya, ini bukti bahwa warga lebih takut terhadap aturan bukan karena Covid-19, faktanya, ketika ganjil genap penurunan angka lalu lintas di Bogor cukup lengang,” katanya.
Ia berharap agar kebijakan ganjil genap ini penting untuk tersampaikan secara utuh kepada warga. Kebijakan ini, Jenal menilai berhasil menurunkan angka Covid-19 di Kota Bogor.
Selain itu, ia mengusulkan kedepannya ada alokasi anggaran untuk vaksinasi bagi para pelaku usaha sebagai upaya proteksi agar sektor ekonomi berjalan. Berkaitan data Covid-19, Jenal juga meminta ada paparan jelas kepada publik mengenai penurunan angka Covid-19 yang dimaksud. Semisalnya, penjelasan jumlah tes SWAB dengan yang terkonfirmasi positif di hari yang sama.
“Jadi ukuran penurunan angka covid publik harus betul-betul paham dan mengerti secara statistik Dinas Kesehatan, tim Gugus Tugas Covid dan lain-lain. Saya harap masyarakat bisa prihatin terhadap laju covid ini. Semoga opsi yang bisa dijadikan penyeimbang antara kesehatan tetap kita lindungi usaha tetap berjalan,” katanya. (Hrs)
