by

Jhoni Allen Serang PD AHY : Parpol Bukan Milik Perorangan, Apalagi Dinasti!

Bogoronline.com – Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Jhoni Allen Marbun menilai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020 cacat. Dia mengaku AD/ART tersebut tidak berdasarkan kepentingan partai politik dan anggota partai, tetapi kepentingan perseorangan dan dinasti.

Dia memaparkan, partai politik merupakan milik dari sekelompok orang untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya dan hak-hak bangsa dan negara.

“Bukan hanya memperjuangkan kepentingan ketua umum dan majelis tinggi. Nah disitu masalah AD/ART Partai Demokrat itu, dia hanya mementingkan kepentingan Ketua umum (AHY) dan kepentingan Majelis Tinggi (SBY) itu yang jadi masalah, partai politik bukan milik satu atau dua orang, apalagi dinasti,” cetus Jhoni kepada bogoronline.com usai melakukan rapat Komisi V DPR RI di Palm Hills Sentul, Kamis (18/3).

Jhoni juga menyampaikan, anggota partai, termasuk dirinya bukan diperuntukkan kerja untuk seseorang, tapi bekerja untuk institusi atau partai.

“AD/ART harus dalam kaidah-kaidah normatif, hukum, bukan kaidah-kaidah asal bapak senang. Karena kita bekerja untuk partai bukan untuk orang. Kita menghormati SBY, tapi kita bekerja bukan pada SBY tapi pada Partai Demokrat, kesetiaan itu kepada negara bukan pada orang,” jelasnya.

Karena menurutnya, yang membuatnya menjadi seorang DPR RI bukan SBY maupun AHY, tapi dapil di daerah yang mempercayakan suara mereka untuknya.

“Yang bikin saya DPR RI kan bukan AHY, bukan SBY. Yang buat saya jadi DPR RI kan rakyat di dapil saya,” jelasnya..

Dalam AD/ART 2020 itu, lanjut Jhoni, tidak memberikan ruang kebebasan kepada anggota. Semua peraturan dan kewenangan didominasi oleh ketua dan majelis tinggi.

“Hanya dua itu yang punya kewenangan, nah bagaimana orang bisa bekerja? Semuanya harus menunggu perintah dia baru kita bisa bekerja, dan nasib kita ini hanya di tangan ketua umum dan majelis tinggi itu yang jadi persoalan dan yang kita tuntut untuk menjadi Demokrat yang demokratis sesuai dengan UUD partai politik nomor no 2 tahun 2008 maupun UUD nomor 2 tahun 2011,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam AD/ART pasal 17 UUD Majelis Tinggi dijelaskan bahwa pengangkatan calon ketua umum ditentukan oleh majelis tinggi. Hal tersebut dianggap tidak demokratis.

“Di AD/ART pasal 17 UUD Majelis tinggi, calon ketua umum harus melalui dia, kongres, rapat pun harus melalui dia. Selain itu, ketua umum mengangkat dan memberhentikan ketua daerah atas kehendak dia,” pungkasnya.(eg)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *