by

Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar Berikan Catatan Pernyataan Sekda Jabar

Bandung, Bogoronline.com – Pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja tentang Jabar Juara Lahir Batin hanya dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju.

Menurutnya, salah satu indikator infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi. Pemda Provinsi Jawa Barat telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Indikator kedua adalah kita harus akses keterhubungan antardesa,” ungkap Setiawan usai membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Intercontinental Hotel Resort, Kabupaten Bandung, Selasa (6/4/2021).

Menurutnya, banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang menghambat laju pergerakan manusia. “Kita ada namanya program Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa),” sebutnya.

Untuk Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan inovasi dengan menggenjot SDM melalui pelatihan dan keilmuan. “Karena kalau kita cuman hanya sekadar membangun saja tanpa dikelola dengan baik itu pun akan jadi masalah,” katanya.

Pernyataan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, Supono. Walaupun nomenklaturnya dinilai bagus namun fakta di lapangan, masih banyak jalan-jalan desa di Jawa Barat yang kurang bagus.

“Akses dari satu kampung ke kampung yang lain terputus oleh bukit, atau sungai dimana belum ada aksesnya untuk kesana, karena itu pemahaman saya atau usulan saya seharusnya bantuan gubernur atau program provinsi harus banyak ke titik atau point pembangunan desa,” papar Supono, Rabu (07/04/2021).

Adapun beberapa hal yang dirinya kritisi adalah saluran irigasi dan kebutuhan masyarakat desa lainnya yang berhubungan dengan infrastruktur.

Legislator asal Kabupaten Bogor itupun menyoroti pola komunikasi dan penyampaian informasi termasuk kejelasan program yang bisa terukur.

“Berapa besaran yang mungkin dialokasikan sehingga ketika mengusulkan dan menyampaikan program, mereka juga terukur, ukuran yang dimaksud umpamanya luasan wilayah dengan pendekatan per-kecamatan, itu yang perlu lebih jelas sebenarnya,” tukas Supono.

Lebih lanjut, menurutnya hal itulah yang tidak terungkapkan walaupun disampaikan secara masif pasti banyak peminatnya karena semua daerah punya persoalan.

“Tapi paling tidak ada skala yang perlu disampaikan, inikan kaitannya dengan Bapeda mestinya berbicara juga dengan kita di Komisi IV DPRD Jabar,” tutup Supono.

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *