BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menyatakan miris dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor dititikberatkan hanya menata di wajah kota. Sementara di pinggiran kota tidak tersentuh, terlebih pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat.
Dirinya bukan berarti tidak sependapat dengan pelaksanaan pembangunan di pusat kota tersebut. Namun setidaknya seimbang seperti berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di pinggiran kota.
“Bukan tidak setuju dengan menata wajah kota, tapi seimbang. APBD harusnya menyentuh dan dirasakan masyarakat langsung. Contohnya jalan-jalan alternatif tidak dibiarkan rusak parah, terlebih jalan lingkungan juga kurang mendapat perhatian pemerintah,” ungkapnya, Sabtu (18/12/2021).
Menurut Atty, seharusnya Pemkot Bogor bisa mengakomodir usulan asprirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Hal itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018.
“Dimana APBD tahun 2021 tembus di angka Rp2,6 triliun bahwa alokasi APBD 5 persen setelah dipotong Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sarpras (sarana prasarana) di 68 kelurahan,” ujarnya.
Namun, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, pada kenyaatannya alokasi sarpras menjadi amanah regulasi diabaikan. Dan terjadi lagi di APBD 2022, dimana alokasi sarpras dibawah Rp175juta di setiap kelurahan.
“Pembangunan yang dilakukan di tahun 2021 sangat melukai hati rakyat karena hanya bisa di antaranya menata Suryakencana, pedestrian Sudirman dan Alun Alun Kota Bogor. Dan lebih miris lagi gagalnya pembangunan Masjid Agung yang tak kunjung selesai,” imbuhnya.
Atty yang juga sekertaris Komisi I DPRD Kota Bogor pun menegaskan bahwa APBD seharusnya berpihak pada rakyat. “Kalaupun tidak bisa maksimal setidaknya APBD bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tandasnya. (Hrs)
