Cibinong – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya memaparkan bahwa laporan akhir pertanggungjawaban program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) tahun 2021 sudah dilakukan oleh 140 desa.
“Sudah 140 desa memberikan pertanggungjawaban, kemarin kan cuman 30, sekarang sudah 140 desa,” kata Teuku kepada wartawan, Senin (18/4).
Teuku mengaku, laporan akhir pertanggungjawaban program Samisade ini harus diselesaikan oleh para kades agar bisa mendapatkan kembali program Samisade di tahun anggaran 2022.
“Jadi mereka harus menyelesaikan pertanggungjawaban dulu kalau mereka ingin mendapatkan lagi porsi (Samisade) pada 2022,” katanya
Teuku mengaku, keterlambatan ini dikarenakan oleh kurangnya pemahaman di tingkat desa terkait masalah-masalah teknis proyek Samisade itu.
“Hampir rata-rata sudah 100 persen, cuman ada desa yang tidak mencairkan karena misalnya tumpang tindih dengan kegiatan lain atau karena jalan itu sudah dibangun oleh Perusahaan. Jadi sekarang tinggal menunggu pertanggungjawabannya saja,” katanya.
Kedepan, lanjut Teuku, pihaknya bersama stakeholder lainnya akan memperbaharui perbup tentang Samisade, khususnya dalam mekanisme dan standar teknis pelaksanaan.
“Kita akan coba memperbaharui perbup Samisade ini, termasuk standar teknis pekerjaan, pengawasan, apakah dibentuk UPT di setiap PUPR khusus Samisade, atau seperti apa nanti,” katanya
“Seperti dibentuk tim secara khusus yang mengerti dan paham tentang kebutuhan infrastruktur baik jalan, jembatan, tower dan sebagainya yang sesuai dengan standar teknis,” lanjutnya.
Selain itu, tim mekanisme pelaporan program Samisade itu juga akan dibentuk, agar mempermudah teknis pelaporan baik saat akan ataupun selesai proyek Samisade itu.
“Tugas pengelolaan keuangan itu besar tanggungjawabnya. Jika sumberdayanya tidak siap dan instrumen lainnya tidak siap, maka pelaporan dan pertanggungjawaban akan belepotan,” katanya.
