BOGORONLINE.com – Pemerintah Kota Bogor menggelar rapat koordinasi persiapan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Innovative Government Award (IGA) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Bogor tahap II.
Rakor yang berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Tampak mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Irwan Riyanto, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor Irma Arlini Dewi serta dihadiri peserta dari seluruh perwakilan OPD.
Sekda mengatakan, bahwa indeks merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah daerah mulai dari indeks daya saing daerah, inovasi daerah dan indeks pengelolaan keuangan daerah yang dapat diukur dan dihitung pemerintah daerah.
IDSD Kota Bogor tahun 2021 sendiri naik dari sebelumnya di kategori sedang menjadi kategori tinggi dengan nilai indeks 3.066 dan menempati peringkat keenam se-Jawa Barat.
“Hasil desk tahap satu, total indikator yang sudah masuk 18 indikator dari 89 indikator. Lima OPD sudah mengirimkan data yakni Diskominfo, Disdukcapil, DinKUKMDagin, Bank Kota Bogor, DPMPTSP meskipun beberapa datanya masih belum lengkap,” kata Syarifah, Rabu (13/4/2022).
Pada Indeks Inovasi Daerah tahun 2021, lanjutnya, Kota Bogor mendapat peringkat ke-18 se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi 57. Sementara IPKD tahun 2021 merupakan tahun pertama penilaian pengelolaan keuangan daerah, dengan data yang diukur mulai dari tahun 2018, 2019 dan 2020.
Kota Bogor sendiri kata dia, menempati urutan ke-13 kabupaten kota se-Jawa Barat untuk IPKD dan masuk dalam Kategori Perlu Perbaikan Peringkat B.
Di tahun 2021 ada kekurangan pengisian IPKD, yaitu publikasi APBD lebih dari 30 hari sejak dokumen ditetapkan, SPM terkait permukiman tidak dianggarkan pada kegiatan sehingga target dan capaian SPM tidak ada.
“Kemudian data pendukung pendidikan dan kesehatan tidak lengkap sehingga nilai pengukuran menjadi nol,” imbuhnya.
Sementara hasil desk (pembinaan) tahap satu, data IPKD yang sudah ada baru data Trantibum Linmas dan data sosial. Data telah dikirimkan dari Disdik dan data terkait SPM baru didapat dari BPBD, Dinsos, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Tengah. Tak ayal akan dibuat desk tahap dua untuk melengkapi data IDSD, IGA dan IPKD.
“Saya titip pada saat desk kedua harus hadir semua. Nah, untuk memonitor agar hadir semua, saya minta OPD menunjuk satu orang,” pesan Sekda.
Dalam kesempatan itu, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor Irma Arlini Dewi menjelaskan, ada tiga indeks yang selama ini diukur Bappeda. Yakni IDSD, IPKD dan Indeks Inovasi Daerah (IID).
Untuk IID, sambung Irma, diapresiasi pemerintah pusat melalui gelaran Innovative Government Award (IGA) atau sebuah penghargaan dari Kemendagri untuk kabupaten kota yang indeks inovasinya tinggi.
“Semua indeks ini ada kategorinya, kalau untuk IDSD kategorinya ada rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Di tahun 2021 Kota Bogor naik menjadi peringkat tinggi dari sebelumnya di peringkat sedang,” imbuhnya.
Rencananya, pada pekan depan kembali digelar desk kedua untuk bisa mendampingi OPD mengisi data-data pendukung. Pasalnya, ada sekitar 20 form yang harus diisi, dari mulai deskripsi inovasi sampai tingkat kematangan inovasi tersebut serta siapa pengelolanya. Sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan ini baru mulai dari tahun 2021.
“Meski indeks baru tapi IPKD harus bagus, karena ini menjadi syarat Pemkot atau Pemda bisa mendapatkan reward Dana Insentif Daerah (DID) dari hasil kategori sangat inovatif di IGA,” katanya. (Hrs)
