Cibinong – Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menginginkan seluruh pihak untuk bisa kooperatif dalam memuluskan proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor.
“Di kita ada banyak aturan, tahapan-tahapan. Kami ingin memangkas itu, kalau pemerintah membangun itu, dukunglah, jangan laporin, disanggah, akhirnya lama, yang rugi masyarakat, kalo niat membangun harus bareng-bareng,” kata Iwan Setiawan, usai menghadiri peresmian RS Islam Aysha, Jumat (1/7).
Menurut Iwan, hal tersebut lah yang membuat terlambatnya pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Bogor, salah satunya proyek pembangunan RSUD Bogor Utara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta agar pemerintah daerah taat terhadap aturan yang berlaku. Rudy menyebut, keterlambatan pengerjaan proyek bukan dikarenakan oleh apa yang Iwan Setiawan sebutkan. Namun, keterlambatan itu diduga dari pihak ketiga yang mengerjakan proyek pemerintah salah satunya RSUD Bogor Utara
“Kami kan berharap pihak penyedianya bisa menyelesaikan (RSUD Bogor Utara) tepat waktu di akhir tahun 2021 kemarin, kenapa ada luncuran lagi,” kata Rudy kepada wartawan, Senin (4/7).
Mestinya, kata Rudy, proyek yang dilaksanakan berdasarkan kajian atau Detail Enginering Desain (DED) sudah memperhatikan waktu selesainya pekerjaan. “Mereka pasti sudah menghitung selesai nya berapa lama, dari pihak lelang sudah sesuai belum, tepat waktu atau belum, kalau dilihat DED nya ga bisa sampai akhir tahun jangan dipaksa tahun ini, ngapain juga buru-buru,” katanya.
Meskipun pada akhirnya ada denda yang dibayar oleh pihak ketiga akibat luncuran atau keterlambatan pengerjaan proyek, Rudy meminta agar pihak ketiga tidak menyepelekan waktu pengerjaan.
“Dengan dia terlambat pengerjaannya, yang harusnya januari bisa dinikmati masyarakat kabupaten Bogor akhirnya tertunda . Ini bukan bicara dendanya kita ingin berikan masyarakat pelayanan maksimal. Kalau selesai Desember ya (harus) Desember,” katanya.
Rudy juga menduga keterlambatan pengerjaan proyek infrastruktur pada pemerintah kabupaten Bogor disebabkan oleh pihak pelaksana yang dipegang oleh orang yang sama.
“Jangan sampai tujuannya sudah baik namun karena memilih pihak yang kurang kompeten akhirnya kejadiannya seperti ini (terlambat). Jangan diulangi lagi, bukan cuma RSUD Bogor Utara, banyak proyek lain yang tidak selesai tepat waktu orangnya itu-itu lagi,” katanya.
Rudy meminta agar ULP lebih kooperatif dan objektif dalam memilih penyedia jasa atau pihak ketiga dalam mengerjakan proyek pemerintah kabupaten Bogor.
“Pastikan kalau orangnya ganti baju dan itu lagi orangnya, kalau masih sama jangan-jangan ada kongkalingkong dengan ULP. Saya harap pihak ULP yang melaksanakan lelang betul-betul dicari pihak ketiganya siapa, yang dilihat bukan cuman pihak ketiganya, tapi cari pemerannya siapa. Jangan sampai kemudian hari ada proyek pemerintah kabupaten Bogor dia pakai bendera lain. Pastikan jangan dipakai lagi,” tegasnya
