BOGORONLINE.com – Kehadiran sepeda listrik berbayar BEAM mendapat sorotan dari DPRD Kota Bogor. Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto menerangkan, halte atau tempat parkir sepeda listrik BEAM telah menyalahi peraturan daerah terkait fungsi trotoar atau pedestrian yang seharusnya untuk pejalan kaki.
Peraturan daerah dimaksud, adalah Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
Terlebih, kata Iwan, pihak BEAM membangun tempat parkir baru di trotoar yang berlokasi di depan gedung DPRD Kota Bogor tanpa adanya komunikasi atau pemberitahuan.
“Di Pasal 1 Perda Tibum jelas berbunyi bahwa trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki. Bukan untuk parkir sepeda listrik,” tegasnya kepada awak media, Senin (19/12/2022).
Sedangkan ketentuan lainnya terkait tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya disebutkan oleh Iwan telah diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 9.
Iwan pun mendorong Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP dan Dishub untuk segera mengevaluasi BEAM. Karena banyak aduan dari warga bahwa para pengguna BEAM juga sering meninggalkan kendaraannya di sembarang tempat, sehingga mengganggu kenyamanan warga lainnya.
“Kami tidak alergi inovasi, tetapi kami berharap inovasi yang ada sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Investor tidak boleh semena-mena dan harus memikirkan dengan seksama sebab akibatnya,” kata dia.
Ia juga menilai pengawasan terhadap pengguna sepeda listrik yang didominasi warna ungu ini masih terbilang minim. Terkadang ada penggunanya masih di bawah umur, sedangkan risiko dari pengguna sangat tinggi, mengingat melintas di trotoar dan jalanan.
“Kalau kita lihat di sekitaran Kebun Raya itu kan trotoarnya tinggi. Kalau penggunanya tidak mahir dalam mengendarai, bisa saja terjatuh dan menyebabkan kecelakaan. Jadi dari segi pengawasan juga perlu menjadi sorotan,” pungkasnya. (Hrs)
