BOGORONLINE.com – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, membahas rencana induk pariwisata daerah (RIPDA) Kota Bogor yang salah satunya adalah pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya beserta anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Shendy Pratama, Eka Wardhana, Sri Kusnaeni dan Lusiana Nurrissiyadah. Turut hadir secara langsung Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor ingin mengetahui dan memetakan terkait persiapan pasca pembangunan Meseum pajajaran.
“Kita ingin memastikan, pasca pembangunan apakah ini akan dikelola oleh pihak swasta atau Pemkot. Kalau dikelola swasta seperti dan bila akan dikelola Pemkot bentuknya apakah UPTD atau apa dan sudah ada kajian belum ” ujar ASB, sapaan akrab Saeful, Rabu (3/5/2023).
Karena, lanjut ASB, pembangunan Museum Pajajaran akan mempunyai nilai lebih karena menjadi destinasi dan menjadi satu latu daya tarik baru pariwisata di Kota Bogor.
Tak hanya itu, keberadaannya pun akan menjadi ikon pariwisata baru di Kota Bogor. Karena, akan menhadirkan Pagelaran seni yang aktraktif dan edukatif dengan melibatkan pelaku seni dan budaya yg ada di Kota Bogor.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada Disparbud Kota Bogor untuk segera menyiapkan kajian tentang rencana tata kelola pasca pembangunan. Agar, pengelolaan Museum Pajajaran Kota Bogor bisa langsung dieksekusi ditahun 2024 nanti,” tegas ASB.
Kajian itu diharapkan menjadi rujukan, terkait siapa yang mengelola dan besaran biaya tiket serta rencana kegiatan yang akan dihadirkan di Museum Pajajaran Kota Bogor.
ASB pun menyampaikan masukan dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor. Disparbud bersama Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan pengawasan dari mulai tahapan lelang dan proses pembangunan.
“Kita berharap, anggaran yang digelontorkan dari uang rakyat ini dapat dipertanggungjawabkan bersama. Prosesnya harus transparan dan pembangunannya tidak mangkrak, agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari,” ujar politisi PPP ini.
ASB pun mengingatkan, agar Pemkot Bogor tidak hanya memikirkan pembangunan monumental saja tapi lupa pasca pembangunannya nanti mau dikelola seperti apa dan anggaran pemeliharaanya darimana.
“Kita tidak mau seperti GOM di Bogor Utara dan GOM Bogor Selatan serta Lapangan Manunggal. Yang sempat menjadi polemik, dalam menentukan besaran tarif sewa. Sampai saat ini, Pemkot Bogor belum menetapkan tata kelola aset yang sudah selesai dibangun dan menyebabkan polemik di masyarakat. Karena, tidak siapkan kajian tata kelolanya,” papar dia.
Sementara itu, Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati menjelaskan, pembangunan Museum Pajajaran adalah salah satu program prioritas Penataan Kawasan Batutulis yang merupakan rekomendasi para Ahli Sejarah, Ahli Arkeologi dan lain-lain.
Rekomendasi ini berawal dari hasil penelitian para Ahli yang dipimpin oleh Profesor Hj. Nina Herlina di Situs Prasasti Batutulis yang merupakan peninggalan Kerajaan Sunda Pajajaran.
“Untuk itu, Pemerintah Kota Bogor melanjutkan dengan rencana program penataan kawasan pendukung dari Situs Prasasti Batutulis ini. Pembangunan ini akan dilaksanakan pada lahan seluas 3.248 meter persegi yang terdiri dari berbagai fungsi,” jelasnya. (*)
