Cibinong – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor jadi penyumbang terbesar dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun anggaran 2022.
Pasalnya, dari temuan sebesar Rp8 miliar, BPK menemukan sebesar Rp5 miliar pada proyek yang dilakukan PUPR Kabupaten Bogor yang menyebabkan Kabupaten Bogor kembali mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) kedua kali.
Kendati demikian, Kepala DPUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro bersyukur atas temuan yang dilakukan BPK perwakilan Jawa Barat tu.
“Alhamdulillah temuan kita lebih bagus dari tahun lalu (2021),” kata Soebiantoro, Selasa 27 Juni 2023.
Menurutnya, temuan Rp5 miliar itu didominasi oleh proyek pembangunan jalan dan jembatan Bojonggede-Kemang alias Bomang. Dari Rp5 miliar, ditemukan kerugian negara Rp3 miliar dari proyek yang bertahun-tahun tak kunjung selesai tersebut.
“Temuan Rp3 miliaran (Bomang) proyek yang lain ratusan juta,” papar dia.
Meski menjadi penyumbang temuan terbesar dalam LHPBPK tahun anggaran 2022, Soebiantoro enggan mengakuinya.
“Termasuk di dalamnya PUPR, banyak dinas lain. (Temuannya paling besar?) engga, silahkan cek pak Teuku (kepala BPKAD Kabupaten Bogor),” tutup dia.
Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan nilai Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan APBD Tahun 2022 oleh BPK-RI perwakilan Jawa Barat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menyebut, WDP yang didapatkan Pemkab Bogor kali ini ada sekitar Rp8 miliar kerugian negara yang ditemukan BPK-RI.
Temuan tersebut, lanjut dia, ditemukan pada sejumlah dinas yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur atau proyek. Ia menyebut, DPUPR menjadi penyumbang temuan tersebar dari WDP tahun 2022 kemarin.
“PUPR, DPMTPSP, saya ga hafal nilainya, yang paling besar tetap di PUPR karena ada pekerjaan,” kata Teuku.
