Cibinong – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Soebiantoro enggan disalahkan soal temuan Rp5 miliar yang menyebabkan BPK beri opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2022.
Soebiantoro menyebut, nilai temuan BPK tahun anggaran 2022 itu didominasi oleh proyek pembangunan jalan jembatan Bojonggede-Kemang alias Bomang. Ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memegang anggaran pada mega proyek tersebut.
Menurutnya, yang mestinya bertanggungjawab atas temuan tersebut yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Bomang yang dianggarkan pada tahun 2022.
“Nah ini, PPK ini kan, kami kan PUPR secara aturan, tidak ada kepala Dinas itu memegang anggaran, semua. Semua dikendalikan oleh PPK,” kata Soebiantoro, Rabu 28 Juni 2023.
Kendati demikian, Soebiantoro enggan menyebutkan siapa PPK yang membuat Kabupaten Bogor menjadi WDP kedua kalinya itu.
Soebiantoro menyampaikan bahwa kerugian negara dalam temuan BPK dari proyek Bomang itu senilai Rp3 miliar. Sisanya proyek-proyek lain yang masih dalam kendali DPUPR Kabupaten Bogor.
“Temuan Rp3 miliaran (Bomang) yang lain-lain ratusan juta,” singkat dia.
Temuan itu, lanjut dia, ditemukan usai BPK melakukan sampling pada 44 paket proyek yang dilakukan DPUPR Kabupaten Bogor pada tahun 2022.
“Ada 44 paket yang kena sampling BPK,” papar Soebiantoro.
Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan nilai Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan APBD Tahun 2022 oleh BPK-RI perwakilan Jawa Barat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menyebut, WDP yang didapatkan Pemkab Bogor kali ini ada sekitar Rp8 miliar kerugian negara yang ditemukan BPK-RI.
Temuan tersebut, lanjut dia, ditemukan pada sejumlah dinas yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur atau proyek. Ia menyebut, DPUPR menjadi penyumbang temuan tersebar dari WDP tahun 2022 kemarin.
“PUPR, DPMTPSP, saya ga hafal nilainya, yang paling besar tetap di PUPR karena ada pekerjaan,” kata Teuku.
