BogorOnline.com – Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) yang bernaung di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Kegiatan dilangsungkan di Urbanview Hotel Inkoppabri, Jalan Hankam No 51, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada 5-6 Desember 2024.
Sekretaris Jenderal KSPSI, Arif Minardi, yang hadir mewakili Ketua Umum KSPSI Zumhur Hidayat, menjelaskan bahwa Rakornas ini menjadi ajang penting untuk mengevaluasi program kerja dan menyusun langkah strategis ke depan. Ia menyoroti peran krusial pelabuhan dalam ekonomi nasional, sekaligus kondisi buruh pelabuhan yang dinilai masih memprihatinkan.
“Pelabuhan adalah etalase nasional. Jika buruh bongkar muat (TKBM) mogok, dampaknya akan terasa di seluruh Indonesia. Pendapatan Pelindo yang mencapai Rp24 triliun sebenarnya bisa lebih besar jika kondisi pelabuhan diperbaiki. Namun, sangat disayangkan, buruh-buruh TKBM masih hidup dalam keterbatasan,” tegas Arif.
Ia juga berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan memperluas pembangunan pelabuhan besar di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Umum FSPMI, Ujang Supriatin, menyampaikan pentingnya solidaritas internal dan konsolidasi eksternal. “Kami ingin memperkokoh solidaritas pekerja maritim dan mempererat hubungan dengan stakeholder terkait untuk mendukung kesejahteraan pekerja, terutama di sektor pelabuhan,” ujarnya.
Ujang juga mengapresiasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 6,5% oleh pemerintah, yang dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan taraf hidup buruh di berbagai daerah.
Sekjen FSPMI, Ramli Asyafa, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengusaha untuk merealisasikan kebijakan kenaikan UMP. “Kami berharap wacana kenaikan 6,5% ini dapat segera diwujudkan. Kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat dibutuhkan agar program ini berdampak nyata bagi kesejahteraan buruh,” katanya.
Rakornas ini dihadiri delegasi dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, meskipun beberapa perwakilan dari Jawa Barat berhalangan hadir karena musibah. Kehadiran para anggota ini menegaskan kekompakan dan semangat solidaritas antara pusat dan daerah.
Panji Dewan Daru, Kepala Bidang Pendidikan dan Sertifikasi FSPMI, menjelaskan bahwa sertifikasi dari Kemenaker dan BNSP menjadi standar kompetensi tenaga ahli di sektor logistik, pelabuhan, hingga floating crane. “Sertifikasi memastikan pekerja teruji di bidangnya dan berpengaruh pada UMP mereka,” ujarnya.
FSPMI juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan untuk memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja guna meningkatkan kesejahteraan pekerja maritim.
Melalui Rakornas 2024, FSPMI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh maritim di Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara federasi, pemerintah, dan stakeholder lainnya menjadi kunci untuk mewujudkan pelabuhan yang lebih maju dan kesejahteraan buruh yang lebih baik.
(Deni)
