bogorOnline.com-CIBINONG
Kabar terkait Kabupaten Bogor penduduk miskin terbanyak jangan sampai jadi bingkisan jelang satu tahun masa ke pemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Resmi dilantik sebagai Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor Periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/ 25).
Hal diatas seperti penjelasan Dewan Pembina Pimpinan Cabang Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP-RI) Reza Sangardia Alfarisi mengatakan, hemmmm Bumi Tegar Beriman termiskin di Indonesia jadi catatan penting pertumbuhan penduduk apakah akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin?. Sebetulnya sedikit sulit, karena memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin itu sifatnya adalah non populasi.
Dalam hal ini, non populasi adalah bahwa kemiskinan tidak serta merta terjadi karena peningkatan penduduk miskin. Artinya, kemiskinan tak hanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk saja, melainkan juga karena kebijakan yang dirilis Pemerintah. Kebijakan bisa macam-macam, bidang mulai dari ketenagakerjaan, penanganan harga pangan. Karena memang kalau dilihat salah satu komponen paling penting atau lebih dari 70 persen konsumsi kelompok miskin itu adalah untuk pangan.
“Ketika ada kebijakan kenaikan harga pangan atau suatu bahan pokok, itu akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin,” tuturnya saat dihubungi bogorOnline.com Jumat (21/11/25).
Masih Reza mengatakan, selain konsumsi, jumlah penduduk miskin juga sangat dipengaruhi oleh biaya pendidikan, pelayanan kesehatan yang masih mahal di beberapa wilayah, hingga mahalnya akses terhadap perumahan. Masalah-masalah ini lah yang sampai saat ini juga dianggap sebagai masalah sosial di Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah harus terlebih dulu memiliki arah kebijakan pembangunan yang jelas untuk tiga aspek, yaitu pemberian hak-hak sosial yang luas, kebijakan pendidikan dan keahlian tenaga kerja, serta kebijakan investasi dan ketenagakerjaan.
Sebaliknya masih ia menjelaskan, jika sampai hari ini kabupaten bogor belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin secara progresif, hal ini bisa jadi menandakan kalau Kabupaten Bogor belum cukup kuat dalam memberikan hak-hak sosial yang luas kepada masyarakat. Pun dengan sistem pendidikan yang lemah dalam meningkatkan keahlian angkatan kerja dan kebijakan investasi yang gagal menyerap angkatan kerja
“Saatnya Bupati menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin dengan mendorong kebijakan afirmatif yang memberdayakan rakyat miskin,” tambahnya.
Sebelumnya, terpisah se orang nenek bernama Piyah (60), warga Kampung Cimandala, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, masih tinggal di sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah sederhana yang ia tempati sudah lama mengalami kerusakan dan tidak lagi memenuhi standar hunian layak.
Bagian atap rumah diketahui bocor parah ketika hujan, dinding rumah mulai rapuh, serta lantai yang tidak rata membuat aktivitas sehari-hari menjadi cukup berisiko bagi perempuan lanjut usia tersebut. Meski begitu, Nenek Piyah tetap bertahan karena tidak memiliki tempat tinggal lain.
Warga sekitar mengaku prihatin dengan kondisi Nenek Piyah. Sesekali tetangga membantu memperbaiki bagian rumah yang rusak atau memberi makanan, namun kerusakan yang ada kini sudah terlalu banyak dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui kondisi tersebut. Ia memastikan akan segera menindaklanjuti laporan warga.
“Saya baru mengetahui kondisi Ibu Piyah. Kami akan segera memberikan bantuan dan sudah memerintahkan jajaran untuk mengecek langsung kondisi di lapangan,” ujarnya saat dihubungi Wartawan Kamis (20/11/25).(rul)
