BOGORONLINE.com – Kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, menjadi pusat Aksi Unjuk Rasa (Unras) yang digelar Gerakan Pemuda Merdeka, Kamis (26/2/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendesak pembubaran atau evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Koperasi Merah Putih (KMP).
Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Merdeka, Rangkuti, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai berisiko membebani keuangan negara dan rawan penyimpangan. Ia menilai, alokasi anggaran Program MBG yang mencapai triliunan rupiah per tahun berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah.
“Kami melihat beban anggaran untuk makan gratis ini sangat luar biasa besar. Jika terus dipaksakan, alokasi untuk sektor vital seperti infrastruktur, energi, hingga pertahanan akan tergerus. Ini adalah ancaman bagi stabilitas fiskal negara,” ujar Rangkuti saat berorasi di tengah massa aksi.
Selain persoalan anggaran, Rangkuti juga menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. Ia mengungkapkan adanya laporan insiden keracunan massal yang menimpa lebih dari 5.000 siswa di sejumlah daerah, yang menurutnya mencerminkan lemahnya sistem pengawasan.
“Pengadaan massal seperti ini membuka celah korupsi yang sangat lebar, mulai dari markup harga hingga penurunan kualitas makanan yang akhirnya membahayakan nyawa anak-anak sekolah,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, Gerakan Pemuda Merdeka juga menuntut perbaikan tata kelola Koperasi Merah Putih. Rangkuti menyebut terdapat indikasi kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga memicu krisis kepercayaan di kalangan anggota.
“Koperasi Merah Putih saat ini mengalami krisis kepercayaan. Ada tuduhan penggunaan dana yang tidak tepat, bahkan dugaan mengalir ke kepentingan pribadi atau proyek di luar tujuan koperasi. Anggota tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan pembagian keuntungan jauh dari rasa adil,” ungkapnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menutup kegiatan dengan pembacaan petisi yang berisi tuntutan agar pemerintah pusat segera mengevaluasi Program MBG dan pengelolaan Koperasi Merah Putih.
Gerakan Pemuda Merdeka juga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Mereka meminta pemerintah lebih memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang transparan dan berkelanjutan dibandingkan proyek yang dinilai rawan kebocoran anggaran.
