BOGORONLINE.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis membahas tantangan serta peluang transformasi digital di industri pers, khususnya di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Konvensi bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” tersebut dihadiri ratusan insan pers dari berbagai daerah, pimpinan perusahaan media, perwakilan konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi.
Dalam pidato kuncinya, Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital harus tetap berpijak pada kepentingan publik dan tidak mengabaikan prinsip dasar jurnalisme. Menurutnya, kehadiran AI membawa manfaat besar bagi efisiensi kerja wartawan, namun juga memunculkan tantangan serius terhadap etika pers dan akurasi informasi.
“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.
Ia menekankan bahwa teknologi semestinya berfungsi sebagai alat bantu kerja jurnalistik, bukan menggantikan peran manusia dalam proses verifikasi, peliputan lapangan, dan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, kualitas informasi tetap bergantung pada integritas wartawan.
Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif guna melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dengan media lokal.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pers juga menjadi perhatian utama, khususnya melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan di daerah. Upaya ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara wilayah pusat dan daerah.
“Penguatan kompetensi digital wartawan sangat penting agar transformasi teknologi berjalan seiring dengan peningkatan mutu jurnalistik,” katanya.
Menkomdigi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif bersama Dewan Pers dan organisasi konstituen. Transparansi kebijakan dinilai menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan industri media nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai disrupsi digital merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika peradaban. Namun, ia optimistis masyarakat tetap membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi jernih, akurat, dan dapat dipercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.
Ia mengibaratkan perkembangan teknologi digital sebagai banjir lumpur yang dapat merusak, tetapi juga berpotensi menyuburkan jika dikelola melalui inovasi, adaptasi, dan komitmen etik yang kuat. Menurutnya, tanggung jawab moral, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan menjadi pembeda utama antara jurnalisme profesional dan konten otomatis berbasis mesin.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional dan diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi serta tokoh media, membahas regulasi AI, etika jurnalistik, dan perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital.
