BogorOnline.com – CIBINONG
Ratusan massa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Senin (23/2/26). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar yang bersumber dari skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada 5 Februari 2026 lalu. Dalam aksi tersebut, RMB mengaku belum mendapatkan jawaban maupun klarifikasi resmi dari pihak DPRD terkait substansi tuntutan yang disampaikan.
Ketua Resolusi Mahasiswa Bogor, Mahdi, mengatakan, pihaknya mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut yang rencananya akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
“Kami mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar. Pada aksi sebelumnya, tidak ada jawaban atau klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Mahdi dalam orasinya.
Menurut RMB, ketiadaan respons dari DPRD dinilai sebagai preseden buruk dalam praktik akuntabilitas publik dan tidak mencerminkan semangat transparansi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam aksi lanjutan ini, massa kembali menegaskan bahwa pengadaan tersebut tidak memiliki urgensi strategis dan dinilai tidak proporsional dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor olahraga. RMB menilai penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah seharusnya mengedepankan prinsip skala prioritas, efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pengadaan videotron melalui Pokir DPRD tidak menerapkan skala prioritas kebutuhan sektor olahraga di Kabupaten Bogor,” tegas Mahdi.
RMB juga meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk program yang lebih substantif, seperti penguatan sistem pembinaan atlet, revitalisasi sarana dan prasarana olahraga, serta peningkatan kesejahteraan atlet. Menurut mereka, pembangunan prestasi olahraga harus ditopang investasi jangka panjang yang menyentuh kebutuhan struktural, bukan proyek yang bersifat simbolik.
Selain itu, RMB turut menyoroti program Posyandu Digital yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor melalui mekanisme Pokir dengan nilai anggaran sekitar Rp20 miliar. Mereka mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan benar-benar berdampak terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa.
Dalam tuntutannya, RMB menyampaikan tujuh poin, di antaranya mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor melakukan evaluasi transparan terhadap rencana pengadaan, meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan guna mencegah potensi penyimpangan, hingga mendorong DPRD membuka ruang dialog yang responsif dan partisipatif terhadap kritik publik.
Aksi yang berlangsung di kawasan Tegar Beriman tersebut sempat diwarnai dengan pembakaran ban sebagai bentuk protes. Massa juga melakukan audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam audiensi tersebut, tampak hadir anggota Fraksi PKB AY Sogir serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Bogor terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.(rul)
