Oleh: Abah Yayat
Kenaikan nilai tukar Dollar Amerika terhadap rupiah hingga mencapai Rp17.000 lebih, bahkan jika menembus Rp20.000 per dolar, dapat menimbulkan berbagai dampak nyata bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampaknya bisa dirasakan pada tingkat negara, dunia usaha, maupun rumah tangga. Beberapa dampak utamanya antara lain:
Harga Barang Impor Naik. Barang-barang yang bergantung pada impor akan menjadi lebih mahal, seperti elektronik, gadget, kendaraan, obat-obatan, bahan baku industri, dan pangan tertentu. Akibatnya, harga jual di dalam negeri ikut meningkat.
Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok. Pelemahan rupiah dapat memicu inflasi karena biaya produksi dan distribusi naik. Harga BBM, transportasi, listrik, hingga kebutuhan sehari-hari berpotensi ikut meningkat.
Beban Utang Negara dan Swasta Bertambah. Utang luar negeri yang menggunakan dolar menjadi lebih mahal ketika dibayar dengan rupiah. Pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membayar cicilan dan bunga utang.
Daya Beli Masyarakat Menurun. Ketika harga barang naik sementara pendapatan tetap, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa menjadi menurun. Kelompok menengah dan bawah biasanya paling terdampak.
Industri yang Bergantung pada Impor Tertekan. Banyak industri di Indonesia masih mengimpor bahan baku. Ketika dolar naik, biaya produksi meningkat sehingga keuntungan perusahaan menurun atau harga produk dinaikkan.
Potensi PHK dan Perlambatan Ekonomi. Jika biaya produksi terus naik dan konsumsi masyarakat melemah, perusahaan dapat melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Keuntungan bagi Eksportir. Di sisi lain, perusahaan yang berorientasi ekspor dapat memperoleh keuntungan karena pendapatan dalam dolar menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah.
Biaya Pendidikan dan Perjalanan Luar Negeri Membengkak. Kuliah di luar negeri, umrah, haji khusus, wisata internasional, serta langganan layanan digital luar negeri menjadi lebih mahal.
Pasar Keuangan Lebih Tidak Stabil. Investor asing dapat menarik dana dari pasar domestik sehingga pasar saham dan obligasi menjadi lebih bergejolak.
Dampaknya akan jauh lebih berat karena bisa memicu: kepanikan pasar, lonjakan inflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya tekanan sosial-ekonomi Masyarakat.
Tekanan itu kini telah melahirkan kekecewaan, masa bodo, dan prustasi ditengah tengah Masyarakat. Mereka sudah kehilangan kepercayaan. Jika dibiarkan tanpa solusi yang segera akan tambah mengendap yang suatu saat akan mengeluarkan ledakan seperti peristiwa pada tahun 1998 bahkan lebih dari itu bisa melahirkan revolusi yang lebih dahsyat.
Dalam buku Why Nations Fail (Mengapa Negera gagal) karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, negara gagal tidak dijelaskan melalui indikator tunggal, tetapi melalui ciri-ciri institusi politik dan ekonomi yang bersifat “ekstraktif”. Menurut mereka, negara gagal muncul ketika kekuasaan dan sumber daya hanya dikuasai oleh segelintir elite untuk kepentingannya sendiri. Penyebab utama keberhasilan atau kegagalan suatu negara bukan terutama faktor geografis, budaya, atau agama, melainkan kualitas institusi politik dan ekonominya: apakah bersifat inklusif atau ekstraktif.
Institusi Politik Bersifat Ekstraktif. Kekuasaan terpusat pada kelompok elite tertentu, tidak demokratis, represif, dan tidak memberi ruang partisipasi luas kepada rakyat.
Institusi Ekonomi Tidak Inklusif. Sistem ekonomi hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat luas sulit memperoleh akses terhadap modal, pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.
Menurut Rasulullah, negara akan gagal apabila mengabaikan MERITROKASI, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (kiamat). ”Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari.
Makna hadis ini menegaskan pentingnya profesionalitas, kompetensi, dan amanah dalam memberikan jabatan atau tanggung jawab. Jika suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian, maka kerusakan dan kehancuran akan mudah terjadi.
Menurut pandangan tersebut, solusi terbaik dan tercepat bagi Prabowo Subianto adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, termasuk mengganti seluruh menterinya, membatasi jumlah kementerian, serta menerapkan prinsip meritokrasi dalam penempatan jabatan. Selain itu, praktik nepotisme, kolusi, kroniisme, feodalisme, dan patronase politik perlu diabaikan serta dijauhi dalam tata kelola pemerintahan. Apabila langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka hukum sejarah akan mengadilinya.
