bogorOnline.com-CIBINONG
Akses publik terhadap Dashboard Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bogor dilaporkan mendadak lumpuh. Insiden ini terjadi di tengah mencuatnya temuan mengenai dugaan afiliasi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dengan sejumlah dapur MBG di bawah naungan Yayasan Ageung Ridzki Saudara.
Hilangnya akses informasi ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi tata kelola Program MBG di Kabupaten Bogor. Padahal, wilayah tersebut sebelumnya dikenal memiliki sistem pemantauan operasional yang paling terbuka bagi masyarakat.
Gurita Afiliasi Yayasan di Dapur MBG
Berdasarkan data yang dihimpun, Yayasan Ageung Ridzki Saudara tercatat mengelola sedikitnya tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor, yaitu:
SPPG Megamendung Pasir Angin 3
SPPG Megamendung Cipayung 2
SPPG Citapen Ciawi 02
Secara nasional, yayasan ini diduga kuat mengoperasikan minimal tujuh SPPG yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung.
Hubungan ini memicu sorotan tajam karena Sony Sonjaya saat ini menduduki posisi krusial sebagai Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi SPPG Tingkat Nasional jabatan yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan kelayakan operasional dapur MBG.
Dugaan Dinasti Pengurus dan Konflik Kepentingan
Kecurigaan publik diperkuat oleh struktur kepengurusan yayasan yang disinyalir kental dengan hubungan kekeluargaan. Nama Nurahman tercatat sebagai pengelola, didampingi Rahmanisa Kartikasari Sonjaya, Ela Komalasari, dan Rizal Daffa Noer Sidik yang mengisi pos-pos penting di yayasan tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam proses verifikasi dan penunjukan mitra pelaksana program strategis nasional ini.
”Keterbukaan informasi adalah harga mati. Program Makan Bergizi Gratis ini didanai oleh anggaran negara yang fantastis, mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026. Menutup dashboard di saat ada isu miring justru memicu spekulasi liar,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik yang memantau kasus ini.
Desakan Audit Independen
Merespons situasi ini, gelombang desakan dari berbagai pihak mulai bermunculan. Pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas, di antaranya:
Audit Independen: Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang terafiliasi dengan Yayasan Ageung Ridzki Saudara.
Buka Beneficial Ownership: Membuka data pemilik manfaat sebenarnya dari seluruh mitra rekanan program MBG.
Regulasi Ketat: Menyusun aturan hukum yang lebih tegas guna mengunci celah konflik kepentingan bagi pejabat BGN.
Hingga berita ini diturunkan, Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Sony Sonjaya belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak dapat diaksesnya Dashboard MBG Kabupaten Bogor ataupun tudingan miring yang mengarah pada Yayasan Ageung Ridzki Saudara.(rul)
