Bandung, Bogoronline.com – Munculnya potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,7 triliun memantik perhatian kalangan legislatif. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius karena berpotensi mengganggu keberlangsungan pembangunan daerah dan stabilitas keuangan pemerintah provinsi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa potensi defisit terjadi akibat tersendatnya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga masih memiliki tunggakan DBH yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menilai besarnya defisit tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan roda pemerintahan. Menurut legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu, selisih yang cukup besar antara perencanaan dan realisasi anggaran menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan belum berjalan secara optimal.
“Defisit sampai Rp5,7 triliun menunjukkan bahwa gubernur dalam mengelola sistem pemerintahannya tidak maksimal. Artinya, apa yang direncanakan melesetnya sangat jauh,” kata Doni.
Ia mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan adanya kesalahan manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia berpandangan bahwa perhatian gubernur seharusnya tidak hanya terfokus pada aktivitas yang bersifat personal, melainkan juga pada penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan secara menyeluruh.
“Soal dugaan miss management saya tidak tahu. Yang saya lihat, gubernur lebih fokus untuk dirinya sendiri dibandingkan menyelesaikan persoalan-persoalan lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Doni juga menyoroti gaya kepemimpinan yang menurutnya lebih banyak bertumpu pada inisiatif pribadi dalam mengambil keputusan di lapangan.
“Mau disebut pencitraan atau apa, yang jelas dia berjalan, melihat sendiri, menggunakan pikirannya, lalu mengerjakan. Tetapi masih banyak persoalan lain yang belum diselesaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Doni menegaskan bahwa keberhasilan seorang kepala daerah semestinya diukur dari kemampuannya mengelola pemerintahan secara menyeluruh, termasuk menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dia mengelola pemerintahan tidak sesuai dengan kehebatan dia membuat konten,” tegasnya.
Potensi defisit APBD Jawa Barat sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD karena dikhawatirkan berdampak terhadap pelaksanaan proyek pembangunan serta pembayaran kepada rekanan pemerintah. Kekhawatiran tersebut turut direspons oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) yang mengimbau para anggotanya agar lebih berhati-hati dan selektif dalam mengikuti proyek-proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan kondisi tersebut, berbagai pihak berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan fiskal, menjaga kepercayaan dunia usaha, serta memastikan program-program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana.
