bogorOnline.com-NASIONAL
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut adanya “londo ireng” dalam pidatonya terus menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satu kritik datang dari Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD.
Mahfud mengatakan, seorang pemimpin memang kerap menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menurutnya, praktik yang terjadi justru berbeda. Ia menilai ucapan londo ireng mencerminkan sikap pemerintah yang tidak nyaman terhadap kritik.
“Presiden ini tidak suka pada kritik, selalu mengatakan ini negara demokrasi, silakan kritik pemerintah, tapi sesudah itu menghantam balik para pengkritiknya tanpa penjelasan yang substantif,” kata Mahfud dalam tayangan di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (29/7/2026).
Mahfud mengaitkan penilaiannya dengan penggunaan istilah “londo ireng” yang sempat disampaikan presiden ketika menyinggung jurnalis, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurut Mahfud, istilah tersebut memiliki makna sejarah yang sangat negatif karena identik dengan pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa.
“Jadi kalau orang disebut londo ireng itu kalau kritik dia, seperti pengamat, jurnalis yang paling banyak, itu agak menyakitkan karena londo ireng itu sejarahnya pengkhianatan terhadap perjuangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kelompok masyarakat sipil tidak bisa disamakan dengan tindakan mengabdi kepada kepentingan asing. Mahfud bahkan menilai pihak yang menyampaikan kritik selama ini justru tidak memiliki hubungan dengan pihak luar negeri.
“Kalau sekarang konteksnya antek asing, sementara kita ini yang kritik-kritik tidak pernah berhubungan dengan asing, yang berhubungan dengan asing kan pemerintah,” katanya.
Menurut Mahfud, kritik yang disampaikan masyarakat bertujuan memberi masukan agar kebijakan pemerintah menjadi lebih baik, bukan untuk menjatuhkan negara.
“Kalau kita selalu memberi solusi, masa disebut londo ireng. Kalau londo ireng itu tugasnya menumpas gerakan kemerdekaan,” tuturnya.
Adapun Istana membantah bahwa presiden bermaksud melabeli seluruh jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, maupun pengamat sebagai “londo ireng”.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan publik telah salah memahami pidato tersebut. Menurut Hasan, Prabowo hanya menyebut adanya oknum tertentu, bukan menggeneralisasi seluruh profesi.
Ia menjelaskan bahwa kritik terhadap pidato presiden muncul karena kesalahan dalam memahami logika pernyataan. Hasan mengibaratkan hal tersebut seperti pernyataan bahwa presiden harus orang lokal, namun tidak semua orang otomatis menjadi presiden. Karena itu, Hasan meminta publik tidak membalik makna pidato presiden.
