BOGORONLINE.com — Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tengah mempersiapkan kunjungan delegasi Pemerintah Pakistan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ke Kampung Tematik Kebon Pedes.
Kunjungan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang itu merupakan bagian dari kegiatan studi tiru mengenai pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian jumlah penduduk.
Camat Tanah Sareal Rokib mengatakan, Kampung Tematik Kebon Pedes dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai memiliki karakteristik yang relevan untuk menjadi lokasi pembelajaran.
“Kita akan menerima kunjungan dari Pemerintah Pakistan ke Kampung Tematik Kebon Pedes. Kampung ini mewakili Kota Bogor, sudah lolos tingkat kota dan Provinsi Jawa Barat, dan akan maju ke tingkat nasional,” ungkap Rokib saat memberikan keterangan, Senin (28/9/2026).
Menurut Rokib, kesamaan karakteristik geografis dan demografis menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan Kampung Tematik Kebon Pedes sebagai lokasi studi tiru.
Dalam pemaparannya, Rokib menjelaskan bahwa Kecamatan Tanah Sareal merupakan salah satu wilayah yang terus berkembang di Kota Bogor. Kecamatan tersebut memiliki luas sekitar 20,60 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 239 ribu jiwa yang tersebar di 11 kelurahan.
Kondisi masyarakat yang beragam turut membentuk akulturasi budaya dan bahasa, terutama perpaduan budaya Betawi dengan budaya Sunda Bogor.
Pertumbuhan wilayah Tanah Sareal juga berlangsung seiring meningkatnya urbanisasi, pembangunan kawasan perumahan, serta terbukanya akses jalan tol. Kondisi tersebut mendorong kawasan Tanah Sareal berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Kota Bogor.
Namun, perkembangan wilayah tersebut masih diikuti sejumlah persoalan sosial. Rokib menyebut terdapat lebih dari 13 ribu warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
Untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tepat, pemerintah kecamatan melakukan verifikasi serta pembaruan data berdasarkan desil secara bertahap.
Selain persoalan sosial, Kecamatan Tanah Sareal mencatat sejumlah capaian dalam pelayanan publik dan administrasi kependudukan.
Program percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah tersebut disebut menjadi salah satu yang memiliki capaian persentase tertinggi di Kota Bogor.
Rokib juga menyebut Kecamatan Tanah Sareal masuk tiga besar dalam penilaian pelayanan dan tugas pokok serta fungsi pada 2025.
“Alhamdulillah pada 2025 lalu, Kecamatan Tanah Sareal masuk tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan tupoksi, dan mendapat piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Bogor,” tutur Rokib.
Menurut dia, capaian tersebut turut didukung sejumlah inovasi pelayanan yang dijalankan di tingkat kecamatan.
Pertama, Nguriling Lembur, yakni pelayanan publik yang dilakukan langsung ke permukiman warga. Program tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat disabilitas serta kegiatan Jumat Berbagi bagi warga yang sedang sakit.
Kedua, Santuy (Penataan PKL dengan Santun dan Santai). Program ini mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), sekaligus menyediakan Sentra Kuliner sebagai lokasi berjualan yang lebih tertib.
Ketiga, Wasdalbang (Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang melibatkan pengurus RT dan RW dalam memantau pembangunan fisik di lingkungan masing-masing.
Memasuki periode pembangunan 2026–2027, sejumlah proyek strategis juga direncanakan berada di wilayah Kecamatan Tanah Sareal.
Rencana tersebut antara lain pembangunan SMA Negeri baru di Kelurahan Kayumanis, perencanaan fasilitas rumah sakit, serta pembangunan Flyover Kebon Pedes dan pelebaran jalan di kawasan sekitarnya.
Terkait rekayasa lalu lintas di perlintasan Kebon Pedes, Rokib mengatakan terdapat perubahan konsep dari rencana sebelumnya. Proyek yang awalnya direncanakan berupa underpass kini diarahkan menjadi flyover.
Pengerjaan fisik flyover ditargetkan mulai pada 2027. Berdasarkan koordinasi teknis dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), konsep flyover dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pembangunan underpass.
“Menurut PUPR, pembangunan flyover akan lebih murah dibandingkan underpass. Kontur tanahnya juga labil dan kalau underpass akan memakan lahan yang lebih luas. Apalagi kita tahu lahan di situ milik lahan perorangan,” ungkap Rokib.
Rokib mengatakan, pembagian kewenangan dalam proyek tersebut juga telah dibahas. Pemerintah Kota Bogor akan menangani proses pembebasan tanah, sedangkan pengerjaan fisik flyover direncanakan menjadi kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Konsep pembangunan disebut akan menyerupai Flyover R.E. Martadinata, yang menurut Rokib tidak membutuhkan pembebasan lahan warga secara masif di sisi jalan.
“Soalnya flyover pilihan waktu, underpass itu lebih lama dan lebih sulit terkait penggalian tanahnya. Konsepnya seperti R.E. Martadinata, di sana pelebaran tanahnya tidak cukup banyak. Tapi lebih fix-nya, karena program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang memegang perencanaannya, jadi Dinas PUPR yang lebih tahu detailnya,” terangnya.
Sementara itu, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kayumanis masih berada pada tahap persiapan.
Pekerjaan di lapangan saat ini difokuskan pada pembukaan akses jalan serta pematangan lahan melalui proses cut and fill.
“Kendalanya kontur tanah cukup berat dan naik-turun, dengan beda ketinggian atau tebing mencapai di atas 10 meter. Maka dari itu masih dilakukan pemadatan dan pemerataan tanah agar tidak terlalu tinggi. Terkait PSEL secara keseluruhan masih menunggu perencanaan, studi Amdal masih berjalan, dan belum ada pemenangnya lelang. Saat ini masih dilakukan survei lokasi oleh beberapa kontestan lelang secara bergantian,” urainya.
Rokib juga memberikan penjelasan mengenai isu penataan dan pemekaran wilayah Tanah Sareal yang sempat menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada arahan maupun petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat mengenai rencana tersebut.
“Memang wacana seperti itu ada, tetapi saya juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait soal pemekaran dari pusat. Mungkin kajiannya nanti dilakukan provinsi atau Kemendagri, tetapi belum ada tindak lanjut soal itu,” jelasnya.
Menurut Rokib, isu penataan wilayah maupun penggabungan kecamatan, termasuk kabar mengenai masuknya wilayah Kemang atau sebagian Jasinga ke Kota Bogor, masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi.
“Wacana yang sebelumnya terkait pengembangan Bogor Selatan dan Bogor Barat yang dijadikan satu kecamatan saja sampai saat ini belum terjadi. Jadi terkait dengan pemekaran wilayah Tanah Sareal, intinya kami belum menerima keputusan atau instruksi resmi apa pun,” pungkasnya.
