Bogor, Bogoronline.Com – Anggota Komisi X DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penyaluran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara pengawasan penyaluran program KIP bagi mahasiswa di Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/11/2026).
Dalam dialog langsung bersama para penerima bantuan dan masyarakat setempat, politisi PDI Perjuangan ini bertanya secara transparan untuk memastikan seluruh dana diterima penuh tanpa ada potongan dari pihak mana pun.
”Kalau ada yang minta, jangan dikasih! Beberapa hari ke depan saya akan berkeliling ke banyak tempat untuk memastikan para penerima bantuan tidak ada yang dipotong satu rupiah pun,” tegas Adian.
Adian menerangkan bahwa program KIP Kuliah dikhususkan bagi calon mahasiswa baru yang baru lulus sekolah dengan batas maksimal 2 tahun. “Untuk mahasiswa aktif itu tidak bisa dapat. Kedua, dia maksimal 2 tahun lulus. Kalau dia lulus 2025, maka dia bisa masuk di tahun ajaran 2026 atau 2027,” jelanya.
Selain itu, Adian menyoroti pentingnya penyerapan kuota KIP di tingkat kecamatan agar hak pendidikan anak muda tidak terbuang sia-sia.
”Kalau kuota KIP Kecamatan Rancabungur 50 orang ya 50, jangan dikurang-kurangi. Kalau sekarang cuma dapat 21, berarti ada 29 anak yang kehilangan kesempatan dapat bantuan, saya tidak suka itu. Berapapun kuotanya untuk masing-masing kecamatan harus dihabiskan, karena di situ ada hak anak-anak muda yang punya mimpi untuk hidup lebih baik di masa depannya,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat, menjelaskan bahwa bantuan pendidikan ini mencakup pembebasan biaya perkuliahan serta uang saku bulanan yang dicairkan per semester. Khusus mahasiswa di wilayah Kabupaten Bogor, bantuan uang saku dialokasikan sebesar Rp1,1 juta per bulan atau mencapai Rp6,6 juta per semester.
Doni juga mengkritik sistem pendataan desil pemerintah yang dinilai sering kali tidak akurat di lapangan dan justru menyulitkan warga kurang mampu yang mengajukan secara mandiri. Lewat jalur aspirasi, hambatan desil tersebut dapat ditanggulangi sebagai bentuk tanggung jawab negara.
Sementara itu, Kepala Desa Pasirgaok, Abdul Rohman, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian wakil rakyat terhadap warga desanya. Dari Desa Pasirgaok sendiri, salah seorang mahasiswi bernama Salwa resmi terdaftar sebagai penerima manfaat KIP Kuliah.
Abdul Rohman berharap program ini terus memotivasi generasi muda di desanya untuk fokus menempuh pendidikan tinggi serta mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah Rancabungur.
