Bogor – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Marlyn Maisarah, menggelar kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan di Aula Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Senin (9/11/2026).
Marlyn Maisarah menjelaskan, pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan sistem ketatanegaraan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa.
“Di tengah dinamika politik, sosial, dan perkembangan demokrasi yang terus berlangsung, masyarakat perlu memahami bagaimana negara dijalankan, bagaimana kewenangan lembaga negara dibatasi, serta bagaimana kedaulatan rakyat ditempatkan dalam sistem konstitusi,” kata dia.
Kegiatan dengan tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”itu menjadi ruang edukasi dan dialog untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Sarasehan Kebangsaan ini tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan MPR sebagai salah satu lembaga negara, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya konstitusi sebagai landasan dalam mengatur kehidupan bernegara,” kata dia.
Sebab, lanjut Marlyn, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditandai dengan terselenggaranya pemilihan umum, tetapi juga membutuhkan pemahaman masyarakat terhadap aturan main, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.
Ia menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan MPR mengalami perubahan mendasar setelah reformasi dan perubahan UUD 1945. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya, dengan kewenangan yang ditetapkan secara konstitusional.
Sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.
Adapun kewenangan MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan konstitusi.
“Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan tertentu dalam mengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945,” papar dia.
Pemahaman mengenai kewenangan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahpahaman dalam memandang hubungan antarlembaga negara maupun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.
MPR sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi
Marlyn memaparkan, tema yang diangkat dalam sarasehan itu juga menempatkan MPR sebagai rumah kebangsaan. Makna tersebut dinilai merepresentasikan semangat untuk menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik yang berbeda.
“Indonesia dibangun melalui kesepakatan kebangsaan yang menyatukan berbagai perbedaan dalam satu identitas nasional. Karena itu, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa,” jelas dia.
Dalam konteks tersebut, konstitusi memiliki peran fundamental sebagai kesepakatan dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, pembagian kewenangan lembaga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.
Konstitusi juga menjadi rambu agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Setiap penyelenggara negara harus bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi jalannya kehidupan bernegara sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum.
“Oleh karena itu, pemahaman konstitusi tidak semestinya hanya menjadi konsumsi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun penyelenggara negara. Pengetahuan tersebut perlu diperluas hingga ke tingkat masyarakat agar kesadaran berkonstitusi tumbuh menjadi bagian dari budaya kehidupan berbangsa,” jelas dia.
Memperkuat Empat Pilar dan Kesadaran Kebangsaan
Dalam kegiatan ini, pemahaman mengenai Empat Pilar MPR RI juga menjadi bagian penting dari penguatan wawasan kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Keempat nilai tersebut merupakan landasan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman nilai dalam kehidupan bermasyarakat. UUD NRI Tahun 1945 menjadi konstitusi dan hukum dasar tertulis negara. NKRI merupakan bentuk negara yang harus dijaga keutuhannya, sementara Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan pemersatu bangsa.
“Dalam menghadapi perkembangan zaman, tantangan kebangsaan tidak lagi terbatas pada persoalan perbedaan identitas. Arus informasi yang begitu cepat, penyebaran disinformasi, polarisasi politik, serta meningkatnya perdebatan di ruang digital juga menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan kedewasaan dan literasi kebangsaan,” kata Marlyn.
Ia menjelaskan, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menyelesaikan persoalan melalui dialog dan mekanisme demokratis. Semangat musyawarah sebagaimana terkandung dalam Pancasila menjadi semakin relevan untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan produktif.
Mendorong Partisipasi dan Kedaulatan Rakyat
Marlyn menegaskan, aspek lain yang menjadi perhatian dalam Sarasehan Kebangsaan ini adalah pentingnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan konstitusi. Kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai melalui partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.
“Dalam hal ini, MPR memiliki tugas untuk memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan, mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD NRI Tahun 1945, serta menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi,” kata dia.
Kegiatan sarasehan menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan perspektif kelembagaan dengan pengalaman dan aspirasi masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus mengetahui saluran konstitusional untuk menyampaikan aspirasi.
Membangun Kesadaran Berkonstitusi dari Daerah
Penyelenggaraan Sarasehan Kebangsaan di Kabupaten Bogor juga mencerminkan pentingnya memperluas pendidikan kebangsaan hingga ke tingkat daerah. Pemahaman mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan tidak seharusnya terpusat di lingkungan pemerintahan maupun lembaga pendidikan tinggi, tetapi perlu hadir di tengah masyarakat melalui berbagai ruang pertemuan dan dialog publik.
“Kabupaten Bogor dengan dinamika sosial dan keberagaman masyarakatnya menjadi salah satu ruang penting untuk memperkuat komunikasi kebangsaan. Melalui kegiatan semacam ini, edukasi mengenai lembaga negara dapat disampaikan dengan pendekatan yang lebih dekat, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat,” papar dia.
Pada akhirnya, penguatan wawasan kebangsaan bukan sekadar upaya menambah pengetahuan mengenai lembaga negara atau menghafal pasal-pasal dalam konstitusi. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan proses membangun kesadaran bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan berdasarkan nilai, aturan, dan kesepakatan bersama.
Melalui Sarasehan Kebangsaan ini, Marlyn Maisarah berharap masyarakat semakin mengenal MPR RI, memahami batas dan kewenangan konstitusional lembaga negara, serta mengambil peran aktif dalam menjaga demokrasi dan persatuan bangsa.
Sebab, lanjut dia, konstitusi tidak hanya menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, tetapi juga merupakan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memahami konstitusi berarti memahami bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan dibatasi, dan bagaimana hak-hak rakyat harus dilindungi.
“Menjaga Indonesia bukan hanya tentang mempertahankan persatuan, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan konstitusi dan kedaulatan tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” tutup Marlyn
