Oleh: Rudi Haryono
Dosen Universitas Muhammadiyah Bogor Raya
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menguji kemampuan negara mengawasi penggunaan fasilitas intersepsinya sendiri. Di tengah penelusuran pemberi perintah dan motif, publik membutuhkan pembuktian yang terbuka serta jaminan bahwa kewenangan pengawasan memiliki batas yang dapat diperiksa. Sejatinya pengusutan dugaan penyadapan harus menghasilkan pertanggungjawaban individual sekaligus perbaikan sistem pengawasan, agar fasilitas negara tidak mudah disalahgunakan. Perkara ini mengundang pertanyaan mengenai penguasaan informasi, batas kewenangan aparat, serta kemampuan lembaga demokrasi mengawasi penggunaan teknologi pengintaian. Ketika fasilitas negara diduga digunakan tanpa dasar kewenangan yang sah, publik berhak memperoleh penjelasan yang dapat diuji. Namun, penjelasan tersebut harus dibangun melalui pembuktian, bukan melalui persaingan tuduhan politik. Laporan rilis berita online detik.com pada 8 November 2026 menyebutkan empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Artikel tersebut juga melaporkan bahwa penyidik masih menelusuri pemberi perintah. Dengan demikian, status tersangka, dugaan tindakan, identitas pengendali, dan motif merupakan unsur yang perlu dibedakan. Penetapan tersangka tidak sama dengan putusan bersalah, sementara dugaan penyadapan belum dengan sendirinya menjelaskan tujuan politiknya. Pembedaan ini menentukan mutu percakapan publik. Kita mudah tergoda menghubungkan penyadapan dengan perebutan kekuasaan, perseteruan elite, atau upaya menjatuhkan pemerintahan. Akan tetapi, sebuah penafsiran baru layak menjadi kesimpulan apabila didukung bukti mengenai perintah, sasaran, penerima informasi, dan penggunaannya.
Peter Gill, dalam Policing Politics (1994), menawarkan kerangka untuk memahami hubungan antara intelijen, informasi, kekuasaan, dan pengawasan demokratis. Kegiatan intelijen mengandung kerahasiaan, sedangkan demokrasi membutuhkan pertanggungjawaban. Ketegangan muncul ketika kerahasiaan membuat penggunaan kewenangan sulit diperiksa. Dalam konteks perkara ini, pertanyaan utamanya mencakup siapa yang menetapkan sasaran, dasar penetapannya, siapa yang menerima hasil pemantauan, serta lembaga mana yang dapat memeriksa kepatuhannya. Dari perspektif tersebut, keamanan (security) presiden harus ditempatkan bersama perlindungan terhadap setiap warga. Apabila penyalahgunaan fasilitas pengawasan terbukti, persoalannya menyangkut desain kelembagaan yang memungkinkan penyalahgunaan itu terjadi. Respons yang memadai perlu menjangkau mekanisme pemberian izin, pembatasan akses, pencatatan kegiatan, dan pemeriksaan independen. Pergantian pejabat mungkin diperlukan berdasarkan hasil proses yang sah, tetapi pembenahan prosedur menentukan apakah persoalan serupa dapat dicegah.
Adalah Kathleen Eisenhardt (1989) yang terkenal dengan teori keagenan (Agency Theory). Teori ini menyoroti hubungan antara pemberi mandat dan pelaksana yang memiliki informasi serta keahlian lebih besar. Perbedaan kepentingan dan keterbatasan pemantauan dapat membuka ruang penyimpangan. Dalam organisasi keamanan, operator, atasan, dan pejabat pengawas dapat menguasai bagian informasi yang berbeda. Karena itu, analisis harus memetakan rantai kewenangan secara nyata, bukan menganggap seluruh tindakan otomatis diketahui pimpinan tertinggi.
Kerangka ini mengarahkan perhatian pada persoalan praktis: apakah seorang petugas dapat memasukkan sasaran tanpa persetujuan berlapis? Apakah pemberi izin dapat memeriksa tujuan pemantauan? Apakah rekaman aktivitas dapat diubah oleh orang yang menjalankan operasi? Jawaban atas pertanyaan tersebut membantu membedakan penyimpangan individual, perintah berjenjang, dan kelemahan sistem. Ketiganya mungkin membutuhkan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda, sehingga penyelidikan harus mampu menguraikan hubungan antarpelaku secara terperinci. Untuk membahas kemungkinan motif politik, maka teori kelangsungan kekuasaan dari Bueno de Mesquita dan koleganya (2003) dapat menjadi salah satu pisau analisis. Teori ini menekankan pentingnya dukungan koalisi bagi keberlangsungan pemimpin. Dalam penerapannya pada kasus pengawasan, informasi dapat diperlakukan sebagai sumber daya untuk membaca loyalitas, memperkirakan perubahan aliansi, atau mengantisipasi keputusan. Namun, penerapan tersebut merupakan hipotesis analitis; relevansinya bergantung pada bukti mengenai hubungan dan kepentingan para aktor.
Beberapa kemungkinan motif dapat diajukan: memperoleh informasi strategis, melindungi posisi, memperkuat jaringan, atau mendapatkan bahan tawar. Setiap kemungkinan membutuhkan bukti tersendiri. Dugaan penggunaan informasi sebagai tekanan, misalnya, membutuhkan petunjuk tentang ancaman, tuntutan, atau transaksi yang berkaitan dengan informasi tersebut. Bahkan apabila penghapusan data terbukti bertujuan menutupi tindakan, hal itu belum otomatis menerangkan alasan awal penyadapan. Motif melakukan operasi dan motif menghilangkan jejak harus diperiksa secara terpisah. Kita juga perlu membedakan motif pelaku dari dampak politik perkara. Seorang aktor dapat memperoleh keuntungan setelah skandal terungkap tanpa terlibat dalam penyebabnya. Sebaliknya, tindakan yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi dapat menghasilkan kerugian bagi pelakunya. Karena itu, pertanyaan “siapa yang diuntungkan?” berguna sebagai awal penelusuran, tetapi tidak cukup sebagai dasar penetapan tanggung jawab. Analisis yang bertumpu pada keuntungan belaka mudah berubah menjadi spekulasi yang sulit dibantah maupun dibuktikan.
Di sisi lain, perkara ini dapat dikaji melalui teori sekuritisasi Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998). Teori tersebut menjelaskan bagaimana suatu persoalan dibingkai sebagai ancaman mendasar sehingga tindakan luar biasa dianggap perlu. Selain itu juga, bahasa pemberitaan memiliki pengaruh yang sama pentingnya. Melalui teori pembingkaian Robert Entman (1993) yang merupakan salah satu kerangka analisis paling berpengaruh dalam studi komunikasi, media, dan ilmu politik. Maka kita dapat menelaah bagaimana media memilih masalah, menjelaskan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian. Bingkai “pelanggaran prosedur” mengarahkan perhatian pada tata kelola. Bingkai “konflik elite” menonjolkan persaingan politik. Bingkai “ancaman negara” dapat meningkatkan tuntutan tindakan tegas. Perbedaan ini perlu dibaca kritis karena penonjolan satu aspek dapat membuat aspek lain kurang terlihat. Karena itu, keterbukaan penanganan perkara harus diwujudkan melalui informasi yang terukur. Publik membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan pembuktian dan mekanisme pengawasan, sementara kerahasiaan yang memang diperlukan tetap memiliki batas serta alasan yang jelas. Keterbukaan tidak mensyaratkan penyebaran hasil sadapan. Isi komunikasi pribadi justru perlu dilindungi agar penanganan pelanggaran tidak melahirkan pelanggaran baru. Pihak yang dituduh juga harus memperoleh ruang pembelaan melalui proses yang adil. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini mencakup ketepatan pembuktian, keadilan proses, dan perbaikan kelembagaan. Perlindungan kepala negara harus berjalan bersama perlindungan warga dari penyalahgunaan pengawasan. Demokrasi mengharuskan kekuasaan dapat diperiksa, termasuk ketika kekuasaan itu bekerja melalui sistem yang tertutup. Perkara ini akan menjadi pelajaran berharga apabila menghasilkan batas kewenangan yang lebih jelas, pengawasan yang dapat dipercaya, serta kebiasaan publik untuk menuntut bukti sebelum menerima kesimpulan politik. Tentunya, sebagai warga negara kita berharap kasus penyadapan kepala negara yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah perpolitikan dan pemerintahan Indonesia, segera ada titik terang terkait dengan dalang atau aktor utama yang memerintahkan serta motif yang sebenarnya terkait penyadapan, supaya masyarakat mendapatkan pencerahan dan kepastian hukum. Apabila berlarut-larut dalam penyelesaian penanganannya dikhawatirkan akan menimbulkan penafsiran yang liar dan absurd oleh masyarakat yang bisa jadi menganggap hal tersebut sebagai pengalihan isu dari sekian banyak isu atau permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini. Semoga saja segera terang benderang penyelesaian kasusnya. Aamiin.
Daftar pustaka
Bueno de Mesquita, B., Smith, A., Siverson, R. M., & Morrow, J. D. (2003). The logic of political survival. MIT Press.
Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Gill, P. (1994). Policing politics: Security intelligence and the liberal democratic state. Frank Cass.
Tim detikcom. (2026, November 8). Kasus penyadapan presiden: Kronologi hingga jeratan hukum 4 jenderal. detikNews.
