bogorOnline.com-KLAPANUNGGAL
Sebanyak 79 peserta pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup Mahkamah Agung (MA) meninjau langsung fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kabupaten Bogor, Rabu (18/11/2026). Kunjungan lapangan ini digelar guna mempertemukan pemahaman regulasi di ruang kelas dengan praktik teknis pengelolaan limbah industri.
Rombongan peserta pelatihan tersebut terdiri atas 62 hakim peradilan umum, 11 hakim peradilan tata usaha negara, serta enam hakim peradilan militer.
Direktur Teknikal & SHEQ PPLI, Elpido, menyambut baik kehadiran jajaran peradilan tersebut sebagai ruang berbagi pengalaman mengenai standar pengelolaan limbah. Menurutnya, PPLI yang telah lama beroperasi memiliki beragam metode pengolahan yang mengacu pada standar nasional maupun internasional.
“Kami menerima teman-teman dari Mahkamah Agung untuk melihat langsung pengolahan limbah berbahaya yang kami lakukan. Pilihan metode pengolahan limbah di sini cukup lengkap,” ujar Elpido di sela-sela kegiatan.
Elpido berharap peninjauan langsung ini memberi gambaran utuh kepada para hakim mengenai kesesuaian antara aturan perundang-undangan dan implementasi nyata di lapangan.
“Kami berharap bisa berbagi informasi tentang bagaimana limbah dikelola secara proper. Peserta bisa melihat apa yang diatur dalam regulasi dan bagaimana aktualnya di lapangan,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Hakim Yustisial pada Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA, Raden Heru Wibowo Sukaten, menilai pemahaman teknis merupakan aspek krusial bagi calon hakim lingkungan hidup. Ia menegaskan bahwa teori hukum saja tidak cukup tanpa mengetahui alur riil penanganan limbah, mulai dari tahap pengumpulan, pemrosesan, hingga tahap akhir.
“Kami berkunjung ke PT PPLI untuk belajar dan memahami bagaimana limbah yang sangat berbahaya mendapatkan treatment atau pengolahan dari awal hingga tahap akhir,” kata Heru.
Ia pun mengapresiasi kelengkapan fasilitas di PPLI dan berharap pengalaman empiris ini dapat memperkaya perspektif para hakim saat memutus perkara lingkungan hidup di masa mendatang.
“Kami berharap para hakim tidak hanya memahami aspek regulasi dan teori hukum, tetapi juga mengetahui secara teknis bagaimana proses pengelolaan limbah B3 dilakukan,” pungkasnya.(rul)





