Parung – bogoronline.com – Meski tugasnya membantu mengawasi pelaksanaan proyek bidang pekerjaan umum yang ada di wilayah. Namun keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan serta Pengairan, kerap tidak dianggap, apalagi jika anggaran pembangunannya bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Jabar.
“Seharusnya mau itu proyek dananya dari Kemen PU atau Pemprov Jabar, sepanjang pekerjaannya terkait bidang PU, pelaksana wajib lapor ke UPT setempat. Tapi apa yang terjadi, UPT kerap tak dihargai, baru kalau ada masalah di lapangan, mereka minta bantuan ke UPT,” kata Kepala UPT JJ wilayah Parung Wiwi Julia N, Senin (05/09).
Di wilayah Parung ini kata Wiwi, banyak proyek, terutama bidang pengairan yang pengguna anggarannya Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Yang kita sayangkan BPSDA juga jarang berkordinasi dengan UPT,” ungkapnya.
Di wilayahnya kata Wiwi ada sejumlah proyek yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, seperti pembangunan jembatan di Kampung Cibarengkok, Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur. “Karena di lokasi tidak terpasang papan proyek, padahal itu wajib hukumnya dipasang,” ujarnya.
Kepala Desa Cimulang Jaenuri, mengaku tidak tahu berapa alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan yang ada di wilayahnya.”Bagaimana saya tahu berapa anggarannya, papan proyek saja tidak ada,” katanya. (Iwan S Pamungkas/zahra)
