bogorOnline.com-CIBINONG
Program pembangunan tangki septik individual Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bogor yang bertujuan meningkatkan sanitasi warga kini menjadi sorotan tajam. Program yang seharusnya menjadi solusi kesehatan lingkungan ini diduga kuat sarat penyimpangan, mulai dari spesifikasi teknis yang buruk hingga indikasi korupsi anggaran.
Modus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Formalitas
Meskipun menggunakan skema Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat (SPALD-S), implementasi di lapangan disinyalir menyimpang dari prinsip swadaya murni.
Konflik Kepentingan: KSM yang dibentuk diduga hanya formalitas dan diisi oleh oknum perangkat desa.
Manipulasi Partisipasi: Warga penerima manfaat mengaku hanya dijadikan pelengkap administrasi tanpa dilibatkan dalam proses pembangunan yang transparan.
Temuan Investigasi: Kualitas “Asal Jadi”
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tiap titik pembangunan mencapai Rp 11.700.000. Namun, fisik bangunan di wilayah Bogor Timur dan sekitarnya menunjukkan kondisi yang memprihatinkan:
Material Substandar: Penggunaan material di bawah spesifikasi RAB (Rencana Anggaran Biaya).
Kegagalan Struktur: Keran patah, cat pudar, hingga atap yang copot dalam hitungan minggu.
Instalasi Tidak Berfungsi: Saluran pipa dan sumur resapan tidak terpasang sesuai standar teknis, menyebabkan unit tidak dapat digunakan.
Proyek Mangkrak: Beberapa unit dibiarkan terbuka tanpa penutup, yang justru membahayakan keselamatan warga.
“Anggaran sebesar itu tapi hasilnya mengecewakan. Kami curiga ada pemotongan dana besar-besaran di tingkat pelaksana,” ungkap salah seorang warga yang enggan identitasnya dipublikasikan.
Lemahnya Pengawasan Dinas PUPR
Carut-marutnya proyek ini dituding sebagai dampak dari minimnya pengawasan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Tanpa evaluasi yang ketat, program yang seharusnya mendukung percepatan penurunan angka stunting ini justru berpotensi merugikan keuangan negara.
Garuda KPP-RI Desak Aparat Penegak Hukum
Merespons temuan ini, organisasi kepemudaan Garuda KPP-RI menyatakan sikap tegas untuk mengawal kasus ini ke jalur hukum.
”Ini bukan sekadar kegagalan teknis, tapi ada indikasi kuat pelanggaran yang sistematis. Kami akan mengumpulkan data lapangan dan mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan mengusut dugaan korupsi ini,” tegas Baihakki, Ketua Garuda KPP-RI Kabupaten Bogor.(rul)
