Tanjungsari – bogorOnline.com- Kekosongan kursi Wakil Bupati Bogor atau F2 mulai menjadi polemik dalam masyarakat. Kekosongan itu menyebabkan ditundanya bantuan pusat, Dana Alokasi Umum (DAU). Hal itu berimbas, tertundanya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) termen 3.
Akibatnya, pembangunan yang bersumber dari ADD, tidak berjalan sesuai keinginan. Bahkan, di beberapa desa di Kabupaten Bogor pembangunan infrastrukturnya mandeg.
“Kami elemen warga Bogor mendesak DPRD untuk segera mengajukan nama kepada bupati. Kami juga minta bupati agar tidak mempersulit calon yang diajukan dewan,” tegas Ketua Paguyuban Sunda Akur, Deden Setya Nugraha kepada bogorOnline.com, Jumat (9/9).
Lanjut Deden yang juga Ketua 1 Presidium Bogor Timur (Botim), dengan terisinya kekosongan F2 akan membantu Bupati dalam melaksanakan tugas. Bisa dibayangkan, dengan kondisi Kabupaten Bogor yang begitu luas, tidak akan mungkin terlayani dengan baik oleh bupati tanpa pendamping atau wakil.
Karena itu, baik Sunda Akur maupun Presidium Botim sepakat, DPRD sebagai wakil rakyat dan Bupati Bogor segera mengisi kekosongan tersebut. “Pengisian kekosongan F2 adalah hal yang mendesak. Jadi tidak perlu ditawar-tawar lagi, ini harus dan sesegera mungkin” lanjutnya.
Sebagai warga Botim, Deden menambahkan agar DPRD dan Bupati menetapkan F2 yang berasal dari Bogor Timur. “Ini kesepakatan kami di presidium. Kami minta agar dewan berpihak kepada rakyat, terutama dewan dari Botim. Menetapkan F2 yang berasal dari Botim” pungkas Wakil Ketua 1 Presidium Botim ini. (Yusuf)
