BOGORONLINE.COM – Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi kinerja keuangan dan realisasi output atau fisik triwulan ke 2 di Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor. Rakor ini dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Hanafi menuturkan, pihaknya mengevaluasi ini melihat kondisi dari sisi persiapan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah dianggarkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menganggarkan kegiatan baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya operasional.
“Fisik diajukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) supaya bisa ditindaklanjuti. Kemudian pada semester 1 ini kondisi penyerapannya seperti apa, sampai dengan satu semester harapan kami bisa maksimal penyerapan itu. Tahun ini 40 persen lebih bagus dari tahun 2023,” katanya.
Namun begitu, sambungnya, tentu dalam pelaksanaan ada kendala-kendala yang dihadapi, sehingga ini juga menjadi media berdiskusi dengan menghadirkan PPK, Sekretaris Badan (Sekban), Sekretaris Dinas (Sekdis), PPTK dan Kasubag Renlap.
“Supaya mereka merumuskan tahapan-tahapan yang sudah teranggarkan,” ungkapnya.
Menurutnya, jangan sampai sudah teranggarkan, akan tetapi ketika pelaksanaan terkendala oleh perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan kegiatan.
Disamping itu, disampaikan juga apa yang menjadi percepatan kegiatan. “Kami kan ada aplikasi Siabang, jadi kegiatan itu dimasukkan ke aplikasi tertentu supaya termonitor kegiatannya. Dengan harapan ketika akhir tahun anggaran yang direncanakan di APBD ini bisa terlaksana dengan baik,” terangnya.
Hanafi menjelaskan, bahwa hari ini dihadapkan dengan kondisi pelaksanaan tahapan anggaran itu sudah berjalan dan harus melakukan perubahan anggaran. Perubahan anggaran itu ada perubahan kebijakan untuk di perubahan anggaran, salah satunya silpa yang sudah definitif diaudit BPK silpa tahun 2023.
“Nah itu kan sebagai substansi perubahan anggaran. Perubahan yang akan kami lakukan di tahun ini tidak kondisi normal, seperti tahun-tahun yang lalu. Karena DPRD lama akan berakhir di 20 Agustus 2024 mendatang. Artinya 20 agustus itu akan dilantik anggota DPRD terpilih. Kalau kita menunggu DPRD yang sekarang akan dilantik ini mungkin perubahan anggaran tidak akan terwujud, karena mereka harus mengadakan Bimtek, menyusun AKD dan seterusnya. Sehingga pak wali melakukan komunikasi politik dengan DPRD untuk sepakat menyusun tahapan perubahan anggaran,” jelasnya.
“Artinya di Agustus kami selesai dengan harapan sebelum 20 Agustus 2024 itu sudah persetujuan, tinggal nanti evaluasi gubernur secara normal dan ditetapkan oleh DPRD periode yang baru. Jadi rapat evaluasi ini hanya memotret, mengingatkan rekan-rekan kami apa yang menjadi hambatan. Sehingga tidak terlaksana, apa yang menjadi hambatan karena tidak sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan,” tambahnya.
Hanafi memaparkan, penekanannya kepada PPK, karena yang merencanakan pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Dalam proses pelaksanaan jangan sampai tidak satu persepsi antara konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.
PPK harus bisa menjalankan dengan harapan dari tahun ke tahun ada kemajuan. Oleh karenanya, penyusunan anggaran ditetapkan di tahun sebelumnya.
“Ya, karena tujuannya itu, supaya kegiatan di tahun yang berjalan itu terlaksana dengan baik. Dikomunikasikan per triwulan untuk mendiskusikan kendala ke dalam yang dihadapi oleh SKPD. Kendalanya semisal waktu yang tidak memungkinkan, seperti di Disdik ada bantuan dari pusat ternyata lahannya tidak mencukupi, sehingga tidak memungkinkan kementerian untuk menyalurkan anggaran itu. Nah itu bisa disampaikan ketika kami rapat evaluasi, jangan sampai nanti teman teman punya masalah sendiri, diselesaikan sendiri belum tentu juga mendapatkan solusi yang baik,” paparnya.
Hanafi membeberkan, Pemkot Bogor ini tim, sumber anggaran yang skema pembiayaan yang diterima ini dalam bentuk APBD tidak hanya murni dari PAD, tapi ada dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), pembagian sawit, Bantuan Provinsi (Banprov), dan sebagainya.
“Jangan sampai nanti dari pusat dan Banprov ini tidak terlaksana dengan baik. Kan tidak semata-mata DAK itu mereka tahu kebutuhan kami, provinsi tidak semata-mata tahu kebutuhan kami, mereka menyampaikan bantuan itu atas usulan kami. Jangan atas usulan kami, pas giliran direalisasi tidak terlaksana karena alasan teknis. Jadi rapat evaluasi ini ajang diskusi untuk mencari solusi yang menjadi kendala di SKPD,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabag Adbang Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi mengatakan, tahun untuk Banprov Kota Bogor mendapatkan dana sebesar Rp39 miliar di mana pelaksana kegiatannya di Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD, DKPP, dan DP3A.
Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat Pemkot Bogor mendapatkan alokasi dana sebesar Rp48 miliar yang meliputi bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), bidang pendidikan, dan bidang sanitasi.
Secara garis besar, sambung Lia, pelaksanaan kegiatan on the track walau ada beberapa kegiatan yang masih proses pengadaan barang dan jasa.
“Acara Rakor evaluasi kinerja pembangunan, realisasi keuangan dan realisasi output atau fisik triwulan 2 tahun 2024, dihadiri oleh para sekretaris perangkat daerah dan juga para PPK,” kayanya.
Evaluasi dilakukan dalam upaya memitigasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan alternatif solusi sehingga pelaksanaan tahun 2024 bisa optimal.
“Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD, termasuk didalamnya yang bersumber dari Banprov maupun DAK,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, dibanding tahun 2023, untuk tahun 2024 sampai dengan semester satu realisasi output sudah mencapai 42,76 persen lebih baik dibanding tahun 2023 yang mencapai 36,23 persen.
“Sampai dengan semester I penyerapan anggaran yang tertinggi adalah di Bakesbangpol 75,62 persen, Dispora 71,34 persen dan Disdukcapil 62,97 persen. Kalau Kesbang realisasi anggaran memang cukup tinggi mengingat pendanaan hibah untuk penyelenggaraan tahapan Pilkada,” tandasnya. (*)
