BOGORONLINE.com – Tim Advokasi dan Hukum Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Nomor Urut 3, Dedie A. Rachim – Jenal Mutaqin, dengan tegas menepis tuduhan yang dilayangkan kepada calon mereka sebagai berita bohong (hoaks). Roy Sianipar, S.H., M.H., selaku Komandan Tim Advokasi & Hukum, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan merupakan upaya kampanye hitam yang mencoreng proses demokrasi di Kota Bogor.
“Berita itu 1000% hoaks dan fitnah. Kami yakin bahwa tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti atau fakta apapun,” ungkap Roy Sianipar dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Rabu (24/10/2024) malam.
Ia menegaskan bahwa hal ini adalah bagian dari skenario politik kotor yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan mengacaukan suasana Pilkada Kota Bogor yang seharusnya berlangsung aman dan kondusif.
Lebih lanjut, Roy menyatakan keyakinannya bahwa masyarakat Kota Bogor akan mampu menilai mana informasi yang benar dan mana yang merupakan upaya pembunuhan karakter.
“Warga Kota Bogor dikenal sebagai sosok yang bijak, bersih, sederhana, serta sudah pasti antikorupsi, terlebih karena Pak Dedie A. Rachim pernah mengabdi selama 13 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI),” ujarnya.
Roy juga menyerukan agar pihak-pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu Kota Bogor, lebih aktif dalam mensosialisasikan bahaya kampanye hitam yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi di Kota Bogor.
“Kami berharap lembaga-lembaga ini bisa lebih tegas dan memberikan edukasi tentang larangan kampanye hitam, yang sangat merusak proses demokrasi,” tambahnya.
Selain itu, Tim Advokasi Dedie-Jenal juga mengajak seluruh pasangan calon dan pendukungnya untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Pilkada Kota Bogor.
“Mari kita jadikan momentum Pilkada ini sebagai ajang adu gagasan demi kemajuan dan kesejahteraan warga Kota Bogor,” imbau Roy.
Sebagai penutup, Roy Sianipar memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang terus menyebarkan kampanye hitam.
“Kami dengan tegas memperingatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk segera menghentikan cara-cara kotor ini. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pilkada Kota Bogor diharapkan menjadi ajang demokrasi yang sehat, dengan berfokus pada gagasan, program, dan visi yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan dengan cara-cara kotor yang dapat merusak tatanan demokrasi yang selama ini terjaga.
