BOGORONLINE.com – Lima komunitas besar pengemudi ojek online (ojol) di wilayah Jabodetabek menyatakan penolakan terhadap wacana penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Mereka menilai bahwa skema potongan 20 persen saat ini masih ideal untuk menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.
Pernyataan tegas disampaikan oleh perwakilan komunitas aktif yang masih beroperasi setiap hari di lapangan, seperti SGC Bogor, Depok, Jakarta Selatan, hingga Tangerang. Mereka menilai bahwa penurunan komisi tanpa kajian menyeluruh justru berisiko menurunkan kualitas layanan, kesejahteraan driver, dan daya tahan operasional aplikator.
Hendi Mustopa, Ketua Komunitas SGC Bogor 1B, menegaskan bahwa skema 20 persen selama ini tidak menjadi masalah selama aplikator tetap memberikan layanan yang layak, seperti asuransi, fitur keamanan, layanan darurat, dan dukungan teknis.
“Potongan 20 persen bukan sekadar angka, tapi bagian dari sistem layanan yang mendukung kesejahteraan driver. Kalau dikurangi tanpa perhitungan matang, kami juga yang akan terdampak,” ujar Hendi, Senin (21/7/2025).
Hal senada disampaikan Adi Giri, Ketua SGC Depok 2, yang menilai bahwa isu utama bagi mitra bukanlah besaran potongan, tetapi kestabilan platform.
“Kalau aplikator sampai kesulitan operasional karena dipaksa turunkan komisi, kami yang kehilangan sumber penghasilan,” kata Adi.
Sementara itu, Ignatius Bima Satya, Ketua SGC Jakarta Selatan 2, menilai bahwa kontribusi komisi 20 persen selama ini telah menopang berbagai program seperti GrabBenefits, pelatihan digital, beasiswa, hingga kegiatan komunitas.
“Kalau komisi diturunkan dan layanan berkurang, semua pihak ikut rugi. Baik driver, pelanggan, maupun mitra usaha,” jelasnya.
Wisnu Wardhana, Ketua NEO SGC Depok 1, menyoroti bahwa narasi penurunan potongan sering kali dibawa oleh pihak yang sudah tidak aktif di lapangan.
“Yang aktif narik tahu kondisi real di jalan. Kalau hanya dengar dari yang sudah tidak aktif, nanti bisa salah langkah,” tegas Wisnu.
Andi Rahman, Ketua SGC Tangerang 2, juga mengingatkan bahwa sistem transportasi digital melibatkan lebih dari sekadar driver dan aplikator. Ribuan mitra UMKM, restoran, hingga pengguna layanan bergantung pada keberlangsungan sistem.
“Kalau potongan komisi dikurangi tanpa solusi untuk menutup biaya operasional, semua kena dampaknya,” ujarnya.
Kelima komunitas mendesak Kementerian Perhubungan untuk membuka ruang dialog inklusif dengan driver aktif dari berbagai kota. Mereka menilai bahwa kebijakan transportasi digital harus berbasis data dan suara lapangan, bukan asumsi.
“Kami terbuka untuk evaluasi, tapi pemerintah jangan abaikan kami yang masih aktif dan menggantungkan hidup dari sistem ini,” kata Hendi Mustopa.
Melalui pernyataan ini, komunitas driver online Jabodetabek memperkuat gelombang penolakan terhadap wacana penurunan komisi yang sebelumnya juga disuarakan di kota-kota lain. Mereka meminta agar kebijakan tetap berpihak pada stabilitas ekosistem, keberlangsungan layanan, dan kesejahteraan mitra aktif.
