BogorOnline.com — Tokoh masyarakat di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan akan mengadukan Menteri Lingkungan Hidup (LH) ke Presiden RI Prabowo Subianto. Aduan ini terkait aksi penyegelan dan pembongkaran puluhan tempat usaha di kawasan Puncak yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Alih-alih menyelamatkan kawasan Puncak agar kembali hijau dan tidak menyebabkan bencana alam longsor dan banjir, kalangan masyarakat dan pelaku usaha mulai resah dan protes dengan cara yang dilakukan oleh Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq yang tidak mempertimbangkan dampak buruknya bagi iklim investasi di kawasan pariwisata Puncak.
“Kami sangat sepakat kondisi alam dan lingkungan harus tetap terjaga akan tetapi masyarakat juga harus tetap kerja, jangan sampai menambah pengangguran akibat langkah yang dilakukan Menteri LH. Makanya, karena protes kami sejak lama ini tidak digubris maka kami siap mengadukan Menteri LH ke Presiden,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin, Jumat (15/8/2025).
Menurut Muhsin, seharusnya pemerintah juga memikirkan keberlanjutan nasib warga terdampak akibat penutupan tempat usaha dan iklim investasi di kawasan Puncak.
“Kami setiap hari menerima keluhan dan pengaduan masyarakat yang terkena dampak PHK termasuk dari para pengusaha pariwisata. Silakan cek di media sosial, wisatawan mulai malas datang ke Puncak akibat aksi yang dilakukan Menteri LH yang datang ke Puncak hampir dua pekan sekali,” terangnya.
Muhsin menegaskan bahwa Pemkab Bogor melalui dinas terkait memiliki kewenangan melakukan penataan dan penanganan kawasan Puncak. “Yang menerbitkan perizinan PBG maupun izin operasional kan Pemkab Bogor, maka yang berhak mencabut izin dan membongkar bangunannya adalah Pemkab Bogor. Terlebih kami dapat informasi bahwa setiap kali aksi turun ke Puncak Menteri LH tak pernah koordinasi dengan Bupati dan dinas terkait termasuk camat dan para Kades. Mengapa harus selalu ke Puncak, sementara kerusakan kerusakan lingkungan di provinsi lain jauh lebih parah,” beberapa Muhsin.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Bupati Bogor bahkan Presiden yang rumahnya di Bogor harus hadir dan turun tangan menangani persoalan yang sedang dialami rakyatnya.
(Acep Mulyana)
