BOGORONLINE.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu perhatian publik setelah puluhan siswa dari SDN 2 Batutulis, SDN 3 Batutulis, SD Lawanggintung, serta sekolah PUI Kota Bogor mengalami gejala keracunan usai menyantap menu program tersebut pada Jumat (14/11) Pagi.
Insiden terjadi sekira pukul 09.30 WIB. Para siswa dilaporkan mulai merasakan mual, pusing, hingga muntah beberapa menit setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) La Isola Batutulis. Guru dan tenaga kesehatan sekolah segera melakukan penanganan awal sebelum siswa dibawa ke fasilitas medis terdekat.
Pemeriksaan awal menemukan bahwa dapur SPPG La Isola Batutulis belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Ketiadaan SLHS tersebut memunculkan sorotan tajam karena sertifikat ini merupakan syarat wajib bagi penyelenggara layanan makanan, terutama untuk konsumsi massal anak sekolah.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pangan.
“Saya sangat prihatin, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Semua SPPG wajib mengantongi SLHS dari Dinas Kesehatan. Kebetulan SPPG yang hari ini menjadi sumber insiden adalah SPPG baru dan memang belum memiliki SLHS,” tegas Dedie, Jum’at (14/11/2025) Petang.
Dedie juga menjelaskan bahwa SPPG tersebut sejatinya baru dijadwalkan mengikuti pelatihan pada hari berikutnya. Namun, operasional dilakukan lebih cepat tanpa sertifikasi dan persyaratan sanitasi, sehingga dinilai memicu insiden.
“Harus ada kehati-hatian. Jangan mengabaikan urusan kesehatan anak-anak kita. Jangan sampai hanya karena kecerobohan, anak-anak menjadi korban,” ujarnya.
Dinas Kesehatan Kota Bogor memastikan seluruh siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan. Hingga laporan terakhir, tercatat 36 siswa mengalami gejala dan menjalani perawatan medis.
Kasus ini kembali menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi Program MBG, khususnya memastikan seluruh dapur produksi tidak menjalankan operasional sebelum memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan. Pemerintah Kota Bogor menyatakan evaluasi menyeluruh akan dilakukan guna mencegah insiden serupa terulang di kemudian hari.
