foto: Ketua HPPMI Cabang Kota Bogor, Sion Toni Samsosir. (Doc)
KOTA BOGOR, BOGORONLINE.COM — Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Cabang Kota Bogor, mengambil langkah progresif dengan menginisiasi kolaborasi strategis bersama HPPMI Kabupaten Bogor.
Langkah ini diambil guna menciptakan ekosistem distribusi hewan kurban yang aman, transparan, dan terproteksi di seluruh wilayah Bogor Raya menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
Inisiasi ini lahir dari kekhawatiran atas maraknya fenomena “curi start” pemasok hewan kurban luar daerah yang mulai memadati jalur-jalur utama, bahkan saat suasana Idulfitri masih terasa.
Sinkronisasi Enam Kecamatan di Kota Bogor, Ketua HPPMI Kota Bogor Sion Toni Samosir menyampaikan, bahwa langkah pembenahan administrasi dan pengawasan di tingkat kota sudah menunjukkan progres signifikan.
Toni mengonfirmasi, telah melakukan koordinasi intensif dengan para pemangku kebijakan di tingkat kewilayahan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan enam camat di seluruh Kota Bogor. Hasilnya, semua camat menyatakan setuju dan siap membantu pengawasan di lapangan. Dukungan ini krusial untuk memastikan tidak ada lapak kurban liar yang berdiri tanpa dokumen kesehatan yang valid,” ujar Toni di Sekretariat HPPMI Cabang Kota Bogor, pada Rabu (25/3026).
Ia menjelaskan, kesepakatan dengan para camat ini mencakup sinkronisasi titik penjualan agar tidak mengganggu estetika kota, serta validasi administratif terhadap setiap supplier yang masuk ke wilayah kecamatan masing-masing.
Mengendus Jalur Tikus di Bogor Barat
Melihat keberhasilan koordinasi di tingkat kota.
“HPPMI memandang perlu untuk memperluas “gema” proteksi ini ke wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini dipicu oleh temuan lapangan di kawasan Bogor Barat, terutama akses jalan raya menuju Dramaga, yang mulai dipenuhi oleh pajangan sapi kurban meski Idul Adha masih cukup lama,” ungkap dia.
HPPMI mencurigai, lanjut Toni, adanya oknum pemasok yang sengaja memasukkan ternak melalui “jalur-jalur tikus” di wilayah Kabupaten untuk menghindari pos pengecekan (check point) kesehatan di awal musim.
“Kecurigaan kami menguat karena di masa transisi lebaran ini, pengawasan biasanya masih longgar. Mereka masuk lebih awal lewat jalur alternatif untuk menghindari skrining biosekuriti. Jika ini dibiarkan, risiko penularan penyakit ternak ke populasi lokal sangat tinggi,” tegas Toni.
Toni menambahkan, aliansi Strategis Kota dan Kabupaten, guna membentengi wilayah Bogor secara utuh, HPPMI Kota akan menggandeng HPPMI Kabupaten Bogor untuk bergerak bersama menghadap Pj Bupati Bogor.
Tujuannya adalah menyelaraskan regulasi pengetatan pintu masuk ternak lintas pulau, seperti dari Bali dan Bima Nusa Tenggara Barat.
“Bogor tidak boleh hanya menjadi pasar buangan bagi sapi-sapi yang tidak jelas status kesehatannya. Kami ingin memastikan ekonomi kurban tahun 2026 ini benar-benar dinikmati peternak lokal Bogor dengan standar administrasi yang paripurna,” tegas Toni.
Aliansi dua wilayah ini diharapkan, sambung Toni, mampu menekan praktik monopoli supplier besar yang seringkali meminggirkan peternak milenial lokal.
Dengan sistem Digital Traceability (QR Code) yang tengah dikembangkan, HPPMI optimistis dapat memberikan jaminan keamanan bagi konsumen di Kota maupun Kabupaten Bogor.
“Dalam waktu dekat, perwakilan gabungan HPPMI Bogor Raya dijadwalkan akan menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor guna membahas penataan zonasi dan perlindungan peternak muda dari serbuan pasokan luar daerah yang tidak terverifikasi,” pungkasnya.
