Bogor, Bogoronline.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat, mengkritik pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pemulihan tata ruang di kawasan Bogor.
Doni menilai, langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sejauh ini masih lambat, tebang pilih, dan salah fokus dalam memetakan akar masalah banjir di kawasan Jabodetabek.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas sikap Gubernur Dedi Mulyadi pada Selasa (05/05/2026) yang menuding alih fungsi lahan di perbukitan Sukamakmur sebagai biang keladi banjir kiriman ke Jakarta, serta janjinya untuk melakukan penghijauan masif di daerah resapan air.
Banjir Tetap Ada: Bukti Penertiban Wisata Bukan Solusi Tunggal
Doni Hutabarat menyatakan bahwa rencana penghijauan kembali kawasan resapan air oleh Gubernur adalah hal yang sah-sah saja. Namun, berkaca pada kasus penertiban kawasan wisata (seperti wahana hibisc puncak yang sempat ramai di awal kepemimpinan KDM), faktanya banjir di kawasan Jabodetabek tetap saja terjadi meskipun lahan tersebut telah dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
”Persoalannya bukan sekadar itu. Kita harus tahu dulu daerah resapan yang sebenarnya itu seperti apa,” ujar Doni kepada awak media, Selasa (19/05/2026). Ia menilai penertiban titik wisata terkesan reaktif dan justru memicu masalah baru, yakni lonjakan angka pengangguran dari karyawan lokal yang tempat kerjanya ditertibkan.
Ratusan Setu Telantar dan Minim Anggaran Perawatan
Lebih lanjut, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, data bahwa wilayah Kabupaten Bogor dulunya memiliki jumlah setu (danau kecil) yang sangat banyak, namun kini diperkirakan hanya tersisa sekitar 99 hingga 100 setu. Ironisnya, area yang menjadi wilayah resapan dan tampungan air utama ini justru luput dari perhatian serius Pemprov maupun Pemerintah Daerah.
”Fungsi setu itu apa? Ya, fungsi utamanya adalah area resapan dan penampungan air. Tapi dijaga enggak sama Pemerintah Provinsi? Coba cek penganggarannya untuk setu, itu minim banget. Anggaran cuma habis untuk bersihin sampah yang enggak jelas. Pengawasan dan perawatannya enggak ada, kalau keliling setu kondisinya berantakan semua,” kritik Doni.
“Harusnya selain penertiban tata ruang Gubernur juga memaksimalkan setu-setu yang ada di Jawa Barat sebagai daerah resapan air untuk mencegah banjir, bukannya menggusur tempat kerja masyarakat,” pungkas Doni.
